Jakarta, Klikanggaran.com (24/02/2017) – Ramainya pembicaraan terkait Freeport, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan mencarikan solusi menang-menang, atas bersikukuhnya PT. Freeport Indonesia yang ingin melaksanakan Kontrak Karya dan membawa kasus tersebut ke Arbitrase.
“Kita ingin itu, karena itu urusan bisnis, jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri,” kata Presiden kepada wartawan usai meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Namun, Presiden menegaskan, kalau memang Freeport sulit diajak bermusyawarah, dan sulit diajak berunding, maka pemerintah akan bersikap.
"Tidak diperpanjang maksudnya, Pak?" tanya salah seorang wartawan.
“Ya, nanti dilihat. Ini kan masih menteri, masih berproses berunding dengan Freeport. Intinya itu saja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Presiden.
Tapi, lanjut Presiden, sekarang ini biarlah menteri dulu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah memberikan izin kepada PT. Freeport untuk menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun, PT. Freeport Indonesia bersikukuh pada Kontrak Karya, dan akan mengajukan masalah ini ke Arbitrase Internasional.
