Jakarta, Klikanggaran.com (3/10 /2017) - Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menganugerahkan gelar kehormatan akademik, Doktor Honoris Causa, untuk Imam Nahrawi. Hal tersebut karena Menteri Pemuda dan Olahraga ini dianggap berjasa untuk bidang kepemimpinan pemuda berbasis agama pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, tempat Imam Nahrawi menyelesaikan jenjang sarjananya.
Setelah Imam Nahrawi mendapat gelar Doktor Honoris Causa, sepertinya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, tidak mau kalah atau dikalahkan oleh Imam Nahrawi. Apakah hal ini dilatarbelakangi rasa cemburu, atau bukan diri Muhaimin Iskandar yang sebenarnya?
Tetapi yang jelas, hari masih pagi sekali, dunia medsos sudah rame oleh ucapan dari orang-orang Muhaimin, hanya sekedar untuk mengucapkan "Selamat buat Sang Pemimpin @cakiminpkb atas penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga, 3 Oktober 2017”.
Dan, ada juga tweet dari fraksi PKB DPR RI atau (@FraksiPKB) yang mengumumkan: Hari ini Ketum @dpp_pkb, @cakiminpkb mengisi Kuliah Umum brtma "Mengelola Kebhinekaan Utk Kemajuan & Kesejahtern Bangsa" di @Univ_Airlangga
Selain hanya sedikit mendapat dukungan atau support atas anugerah gelar Doktor Honoris Causa buat Muhaimin Iskandar dari Universitas Airlangga (Unair), ternyata gelar Doktor Honoris Causa buat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ini menimbulkan kontroversi.
Timbul penolakan meluas di kalangan akademisi UNAIR, khususnya bagi kalangan Dosen Ilmu Politik Unair. Kelompok Dosen Ilmu Politik Unair meminta penganugerahan gelar tersebut ditunda.
Argumentasi penolak gelar Doktor Honoris Causa adalah, bahwa mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu belum memiliki sumbangsih nyata kepada masyarakat dari perannya sebagai politisi.
Salah satu dosen Airlangga, Pribadi, menyatakan bahwa sebagai calon penerima gelar Doktor Honoris Causa bidang sosiologi politik, sepak terjang Muhaimin belum ada yang konkret dan bermanfaat untuk masyarakat umum maupun dunia pendidikan.
Selain itu, penilaian ketidakpantasan mendapat gelar Doktor Honoris Cause karena publik masih ingat Operasi Tangkap Tangan KPK di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Akibatnya, nama Muhaimin sering disebut-sebut dalam kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).
Dimana Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, mengatakan ada fee sebesar Rp 1,5 miliar yang ia setor, rencananya akan diberikan untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
“Katanya sih untuk Pak Menteri. Tapi, apakah sampai untuk Menteri, saya enggak tahu,” kata Dharna saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Dadong Irbarelawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI pada Senin, 6 Februari 2012.
