Jakarta, Klikanggaran.com (6/10/2017) - Soal turunnya daya beli masyarakat dianggap oleh Presiden Jokowi sebagai isu yang sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat laju elektabilitasnya di Pemilu Presiden tahun 2019. Demikian penyataan Presiden Jokowi untuk menjawab keresahan publik atas kegagalan tim ekonomi Pemerintah.
Selain itu Presiden juga menyatakan, sejumlah data bisa membuktikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun, tetapi yang terjadi adalah peralihan pembelian offline ke online. Demikian kata Presiden dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta.
Di luar pernyataan Presiden, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan ini sepertinya bukan hanya diciptakan oleh lawan-lawan politik Presiden. Tapi, penurunan daya beli masyarakat dapat dipotret dari realisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Masa penerimaan pajak sudah masuk pada bulan delapan, tapi masih sekitar 53,5 persen?
Dimana menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Seksama, penerimaan pajak baru sampai 53,5 persen dari target pajak sebesar Rp 1.283 triliun dalam APBN Perubahaan 2017. Jadi, penerimaan pajak hanya sampai sebesar 53,5 persen atau Rp 686 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa kemungkinan ada tanda-tanda ekonomi sedang lesu.
Sebelumnya, pada bulan Juli 2017 lalu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, juga mengakui adanya penurunan daya beli di masyarakat. Namun, penurunan daya beli masyarakat dianggap tidak signifikan.
Melihat gambaran tersebut, sepertinya, sebaiknya penurunan daya beli di masyarakat itu diperbaiki oleh Tim Ekonomi Pemerintah. Dan, ada permintaan publik, Presiden Jokowi jangan menutup-nutupi daya beli masyarakat yang semakin menurun ini, dengan cara menuduh atau menganggap bahwa penurunan daya beli rakyat ini diciptaan oleh lawan-lawan politik Presiden Jokowi.
