Jakarta, Klikanggaran.com (12/10/2017) - Dicabutnya moratorium reklamasi Teluk Jakarta, menandakan ditabuhnya gong "perang" lanjutan antara Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pendjaitan, dengan Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Bawesdan. Atau, anggap saja surat pencabutan moratorium ini hanya sebuah senyum dari seorang Luhut Binsar Pendjaitan kepada Anies Bawesdan, yang melahirkan sebuah dilema.
Seharusnya, sebuah surat moratorium bukan sebuah dilema, kalau saja Menteri Luhut Binsar Pendjaitan tidak main kasar dulu dengan mengajak perang Gubernur terpilih DKI Jakarta, untuk memaksa Anies Bawesdan harus menerima Surat Menko Maritim bernomor: S-78-001/02/MENKO/Maritim/X/2017, tentang pencabutan moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang-pengembang di pulau tersebut dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut publik, seharusnya Luhut bermain cantik dan halus, dengan cara banyak mengajak Anies Bawesdan berdiskusi atau berbicara dari hati ke hati, mencari jalan win win solution, atas agar reklamasi Teluk Jakarta bisa berjalan lagi.
Dengan sudah munculnya surat pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta ini, publik saat ini menunggu sikap Anies Bawesdan atas pemaksaan Luhut Kepada Anies Bawesdan. Dan, sampai sekarang Anies Bawesdan belum bersikap, publik harus menunggu sampai Anies - Sandi dilantik oleh Presiden untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Maka, surat pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta sangat menimbulkan dilema buat Anies Bawesdan. Kalau Anies Bawesdan besok bersikap menolak pencabutan moratorium, ini artinya perang politik antara Anies Vs Luhut, atau bisa-bisa Anies Bawesdan dianggap sebagai pembangkang pemerintah pusat.
Tapi, bila Anies menerima surat pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar Pendjaitan, berarti Anies tunduk kalah mengikuti kemauan Luhut. Kalau sudah begitu sikap Anies, bisa-bisa Anies dicap oleh pundukungnya sebagai seorang penghianat rakyat.
Sebelum Anies Bawesdan bersikap memilih atau menolak pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta, mungkin akan lebih baik ketemu dulu dengan Menteri Kelautan, Ibu Susi, dan Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Minta pendapat mereka, apakah mereka setuju dengan sikap Luhut Binsar Pendjaitan yang mengeluar surat pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang sangat pro pengusaha tersebut?
