Jakarta, Klikanggaran.com (17/10/2017) - Pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan, tentang adanya penyebutan pribumi, banyak menuai protes, karena dianggap tidak pantas diucapkan di ruang publik.
Ada juga yang menganggap bahwa pidato Anies Baswedan ini bisa digugat atau dilaporkan ke kepolisian, karena sudah termasuk dalam kategori hate speech. Selain itu juga dinilai melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 mengenai pejabat publik yang tidak boleh lagi menggunakan istilah pribumi dan non pribumi di ruang publik.
Tetapi, pada faktanya, ternyata kata-kata pribumi bukan hanya diucapkan oleh Anies Baswedan.
Hari ini di Ambon, Selasa 17 Oktober 2017, seperti dikutif dari Republika.co.id, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan bahwa perikanan tangkap itu harus dikuasai para pemain pribumi yang lokal. Kapal penangkapnya juga harus dibuat secara local, untuk menghidupkan galangan-galangan yang ada.
Selain itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan bahwa kata pribumi, selain diucapkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, juga kerap dipakai Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dalam pidato mereka.
Jadi, bila Presiden Jokowi, Ketum PDI P Megawati, dan Menteri Susi Pudjiastuti, bicara tentang pribumi tidak jadi kontroversi, atau tidak diomelin oleh netizen atau publik. Karena mungkin dianggap bicara mereka tidak begitu rasis. Anggap saja, ketika mereka bicara tentang Pribumi, sebetulnya mereka sedang berwacana sangat Pancasilais, dibandingkan Anies Baswedan. Begitukah?
