Jakarta, Klikanggaran.com (22/10 /2017) - Iring-iringan rombongan sebanyak lima mobil Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan, seharusnya tidak seenaknya saja melawan arus. Dengan mata telanjang publik harus menyaksikan rombongan ini memaksakan diri menerobos dan melawan arus, turun dari arah Puncak menuju Jakarta.
Padahal, sebelumnya pihak Kepolisian Resor Bogor sudah meminta agar rombongan Anies Baswedan untuk bersabar, dan menunggu arus lalu lintas Puncak kembali normal. Atau, menempuh jalur alternatif, agar lalu lintas di jalur Puncak tidak mengalami kemacetan.
Tetapi, apa hendak dikata, permintaan dari kepolisian ini tidak digubris oleh rombongan Gubernur Anies Bawesdan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan melanggar peraturan yang sedang diberlakukan, yaitu one way ke arah Puncak, pada Sabtu, 21 Oktober 2017 kemarin.
Pada babak pertama publik dibuat kecewa, ke mana lagi harapan akan perubahan hendak dilayangkan?
Tidak digubrisnya permintaan pihak kepolisian Bogor tersebut, memperlihatkan betapa sombong rombongan Gubernur Anies Bawesdan tersebut. Tidak dapat disalahkan jika akhirnya terlontar pemikiran publik, “Mentang-mentang anggaran untuk beli BBM yang saat ini disediakan Setda bisa sampai sebesar Rp2.023.572.600?”
Untuk diketahui, dari laporan yang diterima Klikanggaran.com terlihat bahwa dalam anggaran untuk belanja BBM kendaraan dinas operasional sebesar Rp 2 miliar ini penuh dengan kejanggalan. Pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah, harga satu liter BBM sebesar Rp6.897. Sementara, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri punya dua harga. Harga satu liter BBM ada yang sebesar Rp9.870, dan ada juga yang sebesar Rp8.925.
Jadi wajarkah? Rombongan iring-iringan Gubernur Anies Bawesdan jalan terus menerobos jalur One Way? Karena mereka punya BBM sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta?
Pesan publik, dalam realisasi anggaran BBM yang harga per liternya berbeda-beda dan sangat mencurigakan ini, semestinya disidik oleh Kejati DKI Jakarta.
