Jakarta, Klikanggaran.com (23/10/2017) - Publik masih ingat ketika Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, melompat pagar rumah penampungan Tenaga Kerja Indonesia ilegal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu semua publik berdecak kagum atas drama lompat pagar yang dilakukan oleh Menteri Hanif Dhakiri tersebut.
Tapi, bagi Direktur Institut Perempuan Indonesia, Ratunisa, gaya Hanif Dhakiri lompat pagar di rumah penampungan tersebut hanya seperti Telenovela, untuk sekedar pencitraan picisan.
“Coba lihat saat ini, kinerja Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, jalan di tempat. Tidak ada terobosan atau kebijakan-kebijakan yang dilahirkan berpihak kepada buruh,” tutur Ratunisa, Minggu (22/10/2017).
Apalagi saat ini, lanjut Ratunisa, pada zaman Menteri Ketenagakerjaannya Hanif Dhakiri ini, malahan pengangguran tambah tinggi. Penegakan UU No.13 tahun 2003 semakin jauh dari yang dicita-citakan kaum buruh. Terlihat seperti membiarkan upah murah, eksploitasi pekerja perempuan, dan Tenaga Kerja Asing untuk tenaga kasar yang eksodus besar-besaran, menguasai pangsa pasar lapangan kerja Indonesia.
Hal paling miris menurut Ratunisa adalah kasus buruh Ibu Soimah, seorang perempuan tua yang di-PHK dalam keadaan sakit stroke, tanpa pesangon dan tanpa upah oleh perusahaan bernama PT. NGMPP.
Padahal, lanjut Ratunisa, Pengadilan Hubungan Industrial telah memberikan Putusan No.175 yang sangat adil dengan mengabulkan upah yang tidak dibayar maupun pesangon terhadap Ibu Soimah. Namun, pihak perusahaan PT. NGMPP bersikukuh tidak mau melaksanakan Isi Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Nah, dengan belum dijalankannya putusan No.175 oleh perusahaan ini, Ratunisa melihat, sepertinya Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, diam saja. Dan, seperti tidak peduli dengan kasus Soimah ini.
“Dengan demikian, diminta kepada Presiden Jokowi, harus menegur keras kepada Hanif Dhakiri yang mengabaikan kasus Soimah,” tegas Direktur Institut Perempuan Indonesia, Ratunisa pada Klikanggaran.com.
