Jakarta, Klikanggaran.com (31/10/2017) - Proyek Infrastuktur kebanggan rezim pemerintahan Jokowi saat ini menjadi sorotan. Hal ini disebabkan ambruknya balok jembatan di Tol Pasuruan Probolinggo di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, pada Minggu, 29 Oktober 2017.
Proyek jalan Tol Pasuruan Probolinggo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus menerus diawasi oleh pemerintah. Maka ambruknya jembatan tol ini menjadi sangat aneh di mata publik, dan mencurigakan.
Proyek tol ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun, dan memiliki panjang ruas 31,3 km. masa bisa ambruk begitu saja?
Ternyata, kejadian seperti ini bukan hanya dialami oleh proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, tetapi juga pernah terjadi pada ruas Tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi. Dan, kedua proyek ini dikerjakan oleh PT. Waskita Karya Tbk, sebagai kontraktornya.
Dengan adanya kejadian ambruknya jalan tol ini, kenapa KPK diam? Seperti tidak bergeming atas dua perestiwa ini? Seolah-olah, kejadian ini buat KPK adalah sebuah kecelakaan belaka, yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi atas uang negara.
KPK jangan terkecoh ya, dan menganggap ambruknya Jalan tol Pasuruan - Probolinggo ini sudah selesai, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerjunkan tim ke lokasi kejadian, untuk mengevaluasi desain, menguji, dan melihat metode kerja PT. Waskita Karya Tbk tersebut.
Seharusnya KPK lebih gesit dan kreatif, setelah terjadi kecelakaan ambruknya Jalan tol Pasuruan - Probolinggo, langsung melakukan penyelidikkan, dan melakukan pemanggilan kepada pejabat atau pimpinan PT. Waskita Karya Tbk.
Jadi bener nih, tidak ada penyidikan oleh KPK atas ambruknya Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo maupun ruas Tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi? Juga longsor di depan Menara Saidah atas Proyek LRT yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya?
Publik bertanya, apakah hal ini menandakan KPK sedang menutupi adanya dugaan korupsi dalam proyek infrakstruktur pemerintahan Jokowi?
Publik menduga, sepertinya hal lain yang dilakukan KPK agar publik tidak "mengganggu" proyek infrastruktur rezim Jokowi adalah, mengalihkan perhatian publik dengan cara melakukan OTT atau operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Sebagai hadiah hiburankah?
