Jakarta, Klikanggaran.com (3/11/2017) - Beberapa hari pasca ledakan di gudang kembang api dan petasan pada kawasan Kosambi, Tangerang, ternyata para pejabat seperti tak mau ketinggalan.
Mereka berbondong-bondong ‘berwisata’, melihat gudang bekas ledakan dan kebakaran tersebut. Kebakaran itu menewaskan 49 orang dan masih belum ditemukan 10 orang lainnya, plus masih banyak yang luka bakar.
Kunjungan para pejabat yang terdiri dari tiga lembaga negara tersebut mendapat sorotan dari Direktur Institut Perempuan Indonesia (IPI), Ratunisa. Dia mengatakan, sebaiknya Kemnaker, Komnas HAM, dan KPAI, jangan hanya berkunjung untuk sekedar berwisata, hanya melihat bekas gudang ledakan tersebut.
Menurutnya, akan lebih baik jika ketiga lembaga negara ini bekerja sama untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum. Karena diduga, ada kejahatan kemanusian yang melibatkan banyak oknum manusia dalam lingkaran perusahaan pabrik tersebut.
“Hal ini demi untuk keadilan bagi para keluarga yang telah ditinggal oleh para korban yang sudah meninggal,” tegas Ratunisa.
Ratunisa menjelaskan, dari kasus gudang dan ledakan di Tanggerang ini, publik bisa menilai bahwa manajemen Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, buruk dan ambradul. Hal ini menurutnya bisa dilihat dari lemahnya pengawasan pihak Kemnaker di lapangan.
“Kelihatan tidak memiliki data yang akurat, dan tidak melakukan filter dan koreksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Seharusnya, perusahaan yang meledak dan kebakaran tersebut, bukan di situ lokasi pabriknya, karena lokasi tersebut sebagai komplek pergudangan, bukan untuk pabrik sebagai aktifitas pekerjaan produksi,” sesal Ratunisa.
Selain itu, di antara korban yang banyak terluka dan meninggal, terdapat pekerja di bawah umur, atau masih anak-anak.
“Mereka dikasih upah murah, selanjutnya hanya sedikit yang memiliki jaminan semacam asuransi BPJS. Hal seperti ini benar-benar tidak manusiawi sekali,” tegas Ratunisa.
Untuk itu, IPI meminta kepada Hanif Dhakiri agar mundur saja, karena menurutnya Menteri ini tidak punya kemampuan sebagai Menteri Ketenagakerjan.
“Lebih baik Hanif Dhakiri mengurus PKB saja, biar dapat suara dalam pemilu 2019,” tutup Ratunisa.
