Jakarta, Klikanggaran.com (4/11/2017) - Sudah banyak hakim, bahkan ribuan orang hari ini telah lolos dari calon hakim seleksi 2017. Namun, apakah dari 1.607 orang yang lolos tersebut dapat memperbaiki citra hakim yang tengah buruk ini?
Seperti yang telah banyak diketahui oleh publik, bahwa kondisi terkini banyak para hakim yang terjerat korupsi, hingga terjaring ke dalam operasi tangkap tangan KPK.
Semoga saja niatan tulus para petinggi Mahkamah Agung (MA) untuk memperketat proses perekrutannya tahun ini, benar-benar dapat membuahkan hasil dan mampu memperbaiki citra buruk yang ada di tengah publik.
Sesuai kata Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Achmad Setyo Pudjoharsoyo, yang menyebutkan bahwa saking ketatnya, banyak anak pimpinan tidak lolos. Tapi, setidaknya ini dapat ditiru oleh lembaga lainnya, khususnya seperti dalam pengelolaan anggaran.
Tidak seperti Pemerintah Provinsi Lampung, yang pertanggungjawaban belanja hibah KONI saja bermasalah.
Dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, pada tahun 2016 Pemprov Lampung menganggarkan belanja hibah ke suatu lembaga, salah satunya yaitu KONI. Tapi, KONI rupanya belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban.
Bahkan, ada belanja hibah KONI sebesar Rp2.203.256.000 tidak sesuai dengan ketentuan. Ini belum lagi belanja hibah KONI yang belum dapat diyakini kebenarannya.
Misalnya saja, ditemukan spesifikasi kontrak sewa kendaraan tidak dirinci secara jelas. Kemudian, pembayaran kegiatan pemusatan pelatihan cabang olahraga PON XIX/2016 di Horion Hotel oleh KONI tidak sesuai realisasi sebesar Rp203.256.000.
Nah, jika seperti ini akibatnya, ditemukan sanksi atas kontrak yang tidak mengatur spesikasi tidak dapat dikenakan bila terjadi wanprestasi. Bahkan, penggunaan belanja hibah sebesar Rp2.000.000.000 tidak dapat diuji kebenaran penggunaannya. Hingga KONI kelebihan membayar sebesar Rp 203.256.000.
Jadi, totalnya sebesar Rp2.203.256.000 bermasalah, alias perlu diselediki kebenarannya oleh aparat hukum.
