Sejumlah produsen telah menarik produknya dari peredaran dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki standar mutu ke depan. Pemerintah mencatat adanya peningkatan kesadaran di kalangan produsen untuk tidak lagi menjual beras di luar ketentuan mutu.
Merespons dugaan keterlibatan PT Food Station Tjipinang Jaya, saya menekankan pentingnya langkah konkret dan tegas dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Salah satu langkah yang saya usulkan adalah menonaktifkan sementara jajaran direksi dan dewan pengawas PT FSTJ. Hal ini perlu dilakukan agar proses investigasi berjalan objektif, tanpa intervensi internal.
Namun demikian, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Gubernur. Dalam konteks ini, saya menilai Gubernur Pramono Anung akan mengambil langkah yang bijaksana, yakni menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebelum menetapkan keputusan tegas terhadap direksi, komisaris, maupun pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, tampaknya Gubernur Pramono tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah hingga ada hasil resmi dari aparat penegak hukum.***
Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Sugiyanto (SGY)-Emik, Pemerhati Sosial
DISCLAIMER: Isi artikel ini tidak mengekspresikan sikap dan pandangan redaksi klikanggaran.com