Korupsi dan Nepotisme Hancurkan SP2J, KMAKI: Potensi Kerugian Negara Miliaran

KLIKANGGARAN -- Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (KMAKI), mengungkapkan bahwasannya perusahaan daerah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) saat ini hanya mengandalkan unit usaha jaringan gas (jargas) untuk menghidupi SP2J selaku holding beberapa unit usaha.

Selain itu, KMAKI juga membeberkan pembangkit listrik palembang jaya mati total dengan hutang gas mendekati Rp50 miliar dan hutang Bank Rp118 miliar.

"BRT Musi mangkrak dengan hutang tak terdeteksi kepada pihak ketiga sebesar Rp47 miliar, serta investasi jargas Rp21 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk hutang gas senilai Rp9 miliar masih tertunggak, yang terbaru adalah hutang pajak yang kabarnya senilai Rp7 miliar karena kesalahan manajemen SP2J," ungkap Deputy KMAKI, Feri Kurniawan, di Palembang, Jumat (15/12).

Dikatakan Feri, berawal  dari pemindah bukuan kas SP2J sebesar Rp16 miliar dari rekening SP2J ke rekening Pemkot Palembang pada tahun 2014 atas keinginan Pemegang saham.

"Penarikan kartu e-money BRT Musi dan di ganti dengan manual karcis menjadi salah satu penyebab perputaran kas BRT Musi tanpa kendali," bebernya.

Selain itu, sambung Feri, penyebab lain kerugian SP2J karena rekruitmen karyawan yang diduga sarat dengan nepotisme keluarga dan kesukuan.

"Rekruitmen karyawan non ke ahlian menjadi beban keuangan perusahaan dan maintenance asset terabaikan," ujarnya.

Feri menuturkan, puncak dari carut marut manajemen dengan keuangan satu pintu di rekening induk usaha PT SP2J sehingga manajemen keuangan tanpa kendali dan atas keinginan pengurus holding. Dampak dari manajemen keuangan yang terkesan tanpa kendali ini adalah pemberian subsidi ke BRT Musi untuk menutupi kekurangan biaya operasional.

"Beban karyawan dan aktivitas pengurus usaha berbiaya tinggi penyebab kas SP2J semakin memburuk dan unit usaha rontok satu per satu. PLPJ yang menjadi andalan pendapatan holding SP2J rontok dengan hutang menggunung karena pembangkit stop operasional. Kalaupun pembangkit gas PLPJ di operasikakan maka biaya operasi lebih besar dari pendapatan," kata Feri.

Lanjut dikatakan Feri, BRT Musi rontok karena biaya operasional tak tertupi dengan pendapatan karcis dan subsidi karena unit bus makin banyak yang rusak dan akhirnya stop operasional.

"Andalkan jargas untuk menghidupi pengurus usaha dan sisa karyawan menjadikan SP2J ibarat menunggu sakratul maut, dan baru baru ini kantor pajak menagih hutang pajak yang mengguncang hampir Rp7 miliar yang tak mungkin terbayar. Perkara dugaan korupsi Jargas senilai Rp21 miliar terkesan mangkrak di tangan APH menambah catatan kelam SP2J," tandasnya.