Batanghari, Klikanggaran.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batanghari, Jambi, telah mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2021 untuk enam bulan ke depan mencpai Rp70 miliar yang akan dibayarkan untuk 4.700 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN), selanjutnya pembayaran TPP ASN akan berlaku 100 persen atau 12 bulan penuh seperti TPP Tahun Anggaran (TA) 2020 lalu.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, H.Muhamad Azan, SH, pada acara kegiatan sosialisasi TPP Tahun anggaran 202, Senin 7 Juni 2021 yang dilaksanakan di ruang Pola Besar Kantor Bupati Batanghari.
Pada kesempatan itu, Azan menyampaikan kabar gembira bagi ASN bahwa TPP daerah mengalami kenaikan hampir 70%.
"Sesuai instruksi Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief (MFA), hari ini kita lakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkenaan dengan regulasi atau aturan-aturan masuk, pulang, dan istirahat kerja pegawai," kata Sekda M. Azan.
Dia menambahkan, semua aturan dalam Perbup 29 tersebut tidak terlepas dari pasal-pasal dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perlakuan TPP tahun anggaran 2021 harus lebih selektif dan disiplin sesuai PP yang dimaksud.
"Sesuai instruksi Bupati Batanghari, TPP ASN Kabupaten Batanghari anggaran 2021 mengalami kenaikan secara pagu," ucapnya.
Menurut Azan, Pemkab Batanghari memberikan kenaikan TPP ASN tak cuma-cuma, tentu bersyarat, yakni berkenaan dengan kepatuhan. "Intinya, absen patuh tanpa ada pengurangan lain yang menyebabkan regulasi berkurang," imbuhnya.
"Semua OPD tanpa terkecuali hadir semua. Meski begitu, ada Kepala OPD hadir langsung, ada juga yang mewakili, namun sesuai absensi, 39 OPD hadir semua di tambah para Asisten," sambungnya.
Azan menjelaskan, penerimaan TPP ASN tahun anggaran 2021 cuma enam bulan, namun demikian walaupun cuma enam bulan TPP, nominal yang diterima hampir menutupi satu tahun TPP ASN.
"Misalnya begini, Kepala Bakeuda menerima TPP Rp5 juta, maka kenaikan TPP hampir 70%. Artinya, besaran TPP Kepala Bakeuda mencapai Rp8 juta," ucapnya.
Selisih TPP Kepala Bakeuda Rp3 juta setiap bulan itu, kata Azan, hampir menutupi satu tahun anggaran. Pencairan kenaikan TPP mulai berlaku Juni hingga Desember 2021. Hal ini karena absen mulai aktif Juni sampai akhir tahun menjelang anggaran berakhir.
"Kenaikan TPP ASN hakikatnya sudah luar biasa hampir 70% dari besaran TPP yang diterima awal. Harapan kita teman-teman semua dari 4.700 pegawai itu dapat menerima dengan lapang dada," ujarnya.
Ia berujar, pertama besaran TPP ASN mengalami kenaikan tentu dengan kemampuan keuangan daerah saat ini. Kalau pemerintah naikkan hampir 70% rata-rata dari pagu atau besaran pada 2020 yang diterima pegawai berlaku sampai Januari, tentu akan lebih besar lagi anggaran yang akan Pemkab Batanghari sediakan.
"Mohon pemahaman, pengertian, kesabaran kawan-kawan ASN, walaupun enam bulan, tetapi hakikatnya kalau di rupiahkan, enam bulan ke depan TPP yang diterima hampir satu tahun dengan standar TPP tahun 2020," katanya.