Batanghari, klikanggaran.com
Terkait dengan kondisi Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Batanghari yang kosong, berimbas kekecewaan yang diterima para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Batangari. Akibatnya, pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan ini tidak bisa dicairkan.
Baca juga: Blokade Qatar: Negara-negara Teluk Tanda Tangani Kesepakatan ‘Solidaritas dan Stabilitas’
Tak hanya PNS saja, nasib serupa juga dialami oleh perangkat desa, pegawai honor tidak tetap dan juga rekanan yang mengerjakan kegiatan fisik pembangunan di Kabupaten Batanghari.
Untuk perangkat desa, pembayar gajinya selama lebih kurang empat bulan juga tak cair dan pegawai tidak tetap selama satu bulan. Sedangkan untuk rekanan yang telah selesai mengerjakan proyek pembangunan fisik, juga tidak bisa melakukan pencairan uang proyek mereka.
Baca juga: Pemerintah Bakal Terapkan e-Sertifikat Tanah
Padahal di tengah pandemi saat ini, gaji para perangkat desa ini sangat diharapkan. Termasuk para PNS yang sangat menanti TPP mereka bisa cair.
Terkait dengan persoalan kosongnya Kasda Kabupaten Batanghari Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, SE saat dikonfirmasi di ruang Banggar Gedung DPRD Kabupaten Batanghari Selasa (05-01-2021), mengatakan sebagaimana diketahui pada hari ini kita telah memanggil OPD terkait, Perangkat Desa, BPD, dan lain-lain, termasuk Plt Sekda namun beliau tidak sempat hadir karena ada kegiatan di Provinsi Jambi, bersama dengan Lintas Komisi DPRD Kabupaten Batanghari guna membahas persoalan tersebut.
Baca juga: Varian COVID Afrika Selatan Lebih Menular daripada Strain Inggris
Anita Yasmin mengatakan kekosongan Kasda ini bukanlah kesalahan Pemerintah Kabupaten Batanghari, namun di sebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tunda salur dari Pusat, sehingga ada kewajiban kita yang belum terpenuhi. Sebagaimana dikatakan Kepala Badan Keuangan Daerah, jumlah pariatif ada yang besar, ada yang kecil, sehingga hal ini berimbas pada Kabupaten Batanghari, yang mana peng- alokasian ini berimbas juga pada ADD, tentulah juga berimbas dengan perangkat desa, guru pami, pegawai sarah, adat dan sebagainya.
"Hal ini yang kita hindari, pada hari ini beberapa opsi penyelesaiannya dan skema telah kita buat, gunanya untuk mengakomodir dari keinginan dari perangkat desa khususnya dalam hal ini yang belum menerima tunjangan dari perangkat desa, adat dan semua masuk dalam ADD," jelas Yasmin.
Anita menambahkan, pertengahan bulan Januari 2021 ini akan selesai, ketika APBDes rampung, dana ADD bisa disalurkan.
"Tunda bayar anggaran tahun 2020 ini, tidak akan membebani anggaran tahun 2021, karena ketika membebani akan menimbulkan kerugian bagi Bupati Batanghari yang baru," katanya.
Baca juga: Perawat Meninggal setelah Vaksinasi dengan Suntikan Covid-19 Pfizer di Portugal