Palembang, Klikanggaran.com--Rentetan aksi para mahasiswa untuk turun kejalan bergema diberbagai daerah di Indonesia. Para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dinilai akan melemahkan KPK.
Mahasiwa juga meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena sejumlah pasal dinilai berisiko memberangus kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.
Adapula sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah, yakni RUU Pemasyarakatan, RUU Sumber Daya Air, dan UU Pertanahan.
Aksi turun ke jalan ini juga telah terjadi di berbagai daerah, pada 23 Seftember 2019, seperti di Bandung, Yogyakarta, dan di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta.
Bahkan, ajakan untuk kembali turun kejalan juga terjadi di Kota Palembang. Sebuah spanduk besar yang bertuliskan 'Pengumuman hari ini kuliah diliburkan, mari kita turun ke jalan' juga terpampang di depan pintu masuk Universitas Muhammadiyah Palembang di kawasan Plaju Kota Palembang.
Dalam selebaran pengumuman yang beredar di WhatsApp, para mahasiswa dalam kota Palembang direncanakan akan melakukan aksi dan bertitik kumpul di kawasan Kambang Iwak, Kota Palembang.
Di hari yang sama, dijadwalkan para mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia akan kembali menggelar aksi damai di gedung DPR/MPR, Selasa (24/09/19).
Seperti dari perwakilan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Ada sebanyak ratusan peserta akan ikut turun ke jalan serukan aksi nasional bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia. Mereka telah berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus.
"Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mahasiswa atas seruan maklumat tuntaskan Reformasi yang menilai bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat serangkaian kebijakan yang mendorong negara pada sistem pemerintahan yang korup, otoriter, dan menciptakan ekonomi yang eksploitatif," ujar Ketua BEM Undip M. Anies Ilahi pada wartawan.