Jakarta, Klikanggaran.com (20-04-2018) - Sebagai daerah industri terbesar Se-Asia, Kabupaten Bekasi bukanlah daerah yang layak untuk menjadi tempat tinggal. Ketimpangan sosial dan pembangunan di wilayah ini juga begitu amat besar.
Menurut Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik), sejauh ini pemerintah Kabupaten Bekasi hanya fokus mengembangkan wilayah Cikarang dan wilayah industri di Kabupaten Bekasi saja. Sehingga daerah-daerah pinggrian Kabupaten Bekasi lainnya menjadi daerah tertinggal.
Direktur Kaki Publik, Adri Zulpianto menyampaikan, luasnya wilayah Kabupaten Bekasi yang mencapai 1.484,37 km2 hanya memiliki 1.315 jumlah sekolah yang tersebar di 23 kecamatan. Keadaan ini, membuktikan jarangnya sekolah di setiap daerah per-kecamatan dan menjadikan indeks pendidikan Kabupaten Bekasi rendah.
“Jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan luas wilayah menjadikan masyarakat Kabupaten Bekasi, mengalami rendahnya kemampuan ekonomi, serta pekerjaan yang mumpuni. Sehingga memaksa untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkatan sekolah menengah saja. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bekasi hanya menjadi buruh kelas rendah,” kata Adri kepada Klikanggaran.com Jum'at, (20/4).
Selain itu, Adri melihat keadaan tersebut menjadikan mayoritas pendapatan masyarakat Kabupaten Bekasi sangat rendah. Sehingga, tidak berlebihan apabila keadaan ini membuat sebagian warga masyarakat pinggiran Kabupaten Bekasi menjadi bagian yang terabaikan.
“Sejauh perjalanan Kabupaten Bekasi, dibawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin, banyak wilayah di Kabupaten Bekasi yang kumuh, tidak terurus, tidak terjamah, dan menjadi daerah tertinggal. Padahal anggaran daerah yang digelontorkan untuk Kabupaten Bekasi sangat besar setiap tahunnya, akan tetapi sangat minim dirasakan oleh masyarakatnya,” katanya.
Adri melihat, hal itu berbeda sekali dengan daerah tetangga Kabupaten Bekasi, yakni Kota Bekasi yang hanya memiliki luas wilayah 210,49 km2, lebih kecil 7 kali lipat dari luas Kabupaten Bekasi. Luas wilayah yang lebih kecil tersebut memiliki jumlah sekolah 3.110 sekolah yang tersebar di 12 kecamatan. Anggaran daerah yang didapat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga sumbangan Pemprov DKI Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang berkembang pesat, kesan ini sangat berbanding jauh dari keadaan dan kondisi Kabupaten Bekasi.
Selain itu, atas dari kajiannya, Adri mengungkapkan, pada tahun 2017 di 21 desa di Kabupaten Bekasi dinilai sebagai daerah tertinggal. Selain itu, banyak sekolah yang tidak berkembang, cenderung tidak layak dengan sarana dan pra-sarana yang tidak memadai, perekonomian tidak maju, jalan-jalan di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi ancur parah dan pasar-pasar tradisional pun tidak terjamah.
Lanjut Adri, pada tingkat kesehatan masyarakat, penyakit HIV/Aids karena narkoba dan seks bebas pun terbilang tinggi. Dimana yang terjangkit ada dari anak sekolah hingga umur 29 tahun. Selain itu, data menyebutkan bahkan hingga 2017 terdapat 800 lebih pengidap penyakit ini.
Bahkan, ada banyak proyek yang dibangun di wilayah pinggir Kabupaten Bekasi mangkrak dari tahun 2012, seperti misalnya asrama haji di Tambun Utara, Islamic Centre di Tambun Utara, pasar tradisional di Babelan, peninggalan sejarah di daerah Buni, dan wilayah pesisir Muara Gembong pun tidak terurus. Padahal kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin sudah berjalan 2 periode.
“Dengan kondisi infrastruktur yang sangat memperihatinkan tersebut, sepanjang 15 KM2 jalan di Kecamatan Babelan rusak parah, 5 KM2 jalan di Tambun Utara jauh lebih memprihatinkan, bahkan jalan di sekitar pemerintahan Kabupaten Bekasi pun rusak, ditambah lagi sanitasi yang tidak baik, sehingga banyak penyakit yang mengancam warga masyarakat Kabupaten Bekasi,” papar Adri.
Maka dari itu, wilayah kabupaten Bekasi yang begitu luas, dengan anggaran pendapatan yang begitu fantastis tidak di imbangi dengan kebijakan pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat, mengakibatkan pembangunan di wilayah bekasi tidak berimbang dan merata. Sehingga indeks tingkat kualitas pendidikan masyarakat kabupaten Bekasi rendah, pemberdayaan manusia yang minim, perekonomian yang terpuruk.
“Menurut kami, melanjutkan proses pemekaran di Kabupaten Bekasi adalah solusi pengembangan wilayah-wilayah yang tertinggal di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Pada dasarnya proses pemekaran kabupaten Bekasi bukanlah hal baru, pemekaran sudah memasuki moratorium di Kemendagri hingga 2019. Akan tetapi pemekaran di Kabupaten Bekasi, Adri menduga proses pengambilan kebijakan politislah yang kemudian memperparah kondisi dan keadaan yang menambah kemerosotan moral dan meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Sehingga proses pemekaran tidak berjalan dan tidak berpihak pada rakyat di Kabupaten Bekasi bagian utara.