Muara Enim, Klikanggaran.com - Direktur umum dan ESDM PT. Bukit Asam (Tbk) PTBA Tanjung Enim, Suryo Eko Hadianto, bercita-cita ingin menjadikan Kota Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, sebagai kota destinasi wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu diungkapkan Suryo Eko ketika berbincang dengan awak media, Kamis (20/10/2016).
Suryo menjelaskan dengan rinci dan gamblang sejarah mencatat daerah-daerah eks tambang, yang biasanya, jika batubaranya habis akan menjadi kota hantu.
"Seperti di Sawah Lunto dan Kalimantan," tuturnya.
Untuk itulah, tutur Suryo melanjutkan, semenjak ia menjabat sebagai Dirum dan ESDM PTBA Tanjung Enim, ia punya terobosan baru, yaitu ingin menjadikan Tanjung Enim sebagai kota wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, Suryo juga ingin menularkan virus-virus anti korupsi di PTBA Tanjung Enim. Menurutnya selama ini BUMN dianggap tempat mencari duit dan korupsi, seperti misalnya, jika ingin berkerja di perusahaan ada uang titipan.
"Siapa pun anak buah saya yang terindikasi bermain akan saya tindak lanjuti tanpa ampun," katanya.
Saat disinggung mengenai permasalahan relokasi warga di sekitar bukit Telkom yang belum kunjung selesai, tetapi kegiatan penambangan sudah berjalan, Suryo Eko menjelaskan bahwa sebagian besar warga yang terdampak area pembukaan tambang baru telah di-relokasi meskipun masih ada sekitar 27 KK yang masih bertahan lantaran belum menemukan kata sepakat mengenai ganti rugi.
"Silahkan mass media kros cek ke lokasi relokasi, mereka (warga relokasi_red) merasa hidup nyaman dan mendapat rumah layak huni tempat mereka yang baru," jelasnya.
Awak media pun melakukan kros cek ke lokasi relokasi warga yang terdampak pembukaan area tambang baru di kawasan Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Salah satu perwakilan warga perumahan baru Bara Lestari, Herman Bara (50)menuturkan kekecewaannya pada klikanggaran, Sabtu (22/10/2016).
Menurut Herman masih banyak permasalahan yang mereka hadapi di tempat tinggal mereka yang baru, di antaranya infrastruktur yang belum memadai, seperti permasalahan jalan yang masih tanah sehingga saat hujan selalu becek dan berlumpur, masalah bak penampungan air, dan permasalahan yang tidak bisa membuat ia dan warga lainnya belum begitu nyenyak untuk tidur, yaitu permasalahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang mereka tempati.
"Kita ini was-was dan belum bisa tidur dengan nyenyak jika permasalahan hak kepemilikan rumah tidak diselesaikan. Bisa-bisa suatu saat kami akan diusir oleh PTBA dari rumah yang sekarang ditempati jika kami tidak memiliki Sertifikat Hak Milik," kata Herman.