Jakarta, Klikanggaran.com (20/8/2017) - Di Provinsi Jawa Timur ada SKPD yang melakukan tugas untuk pembinaan BUMD. SKPD (Satuan Kerja Perangkap Daerah) tersebut bernama Biro Administrasi Perekonomian, sebagai pembina BUMD. Biro Administrasi Perekonomian ditetapkan sebagai pembina BUMD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Selanjutnya, untuk mendukung pembinaan BUMD, Biro Administrasi Perekonomian mempunyai kegiatan "kordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan". Realisasi Anggaran yang sudah dihabiskan untuk mendukung kegiatan tersebut, selama 6 tahun, atau dari tahun 2011 sampai tahun 2016, sebesar Rp13.311.598.731.
Tapi, realisasi anggaran sebesar Rp 13,3 miliar ini sepertinya akan sia-sia. Mengapa dikatakan sia-sia? Jika melihat laporan Biro Administrasi Perekonomian dalam pencapaian kinerja berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari tahun 2011 sampai 2015, ada yang gagal atau tidak mencapai target sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Misalnya, ada indikator pencapaian target kinerja yaitu agar BUMD mampu menyetorkan PAD melebihi target yang ditetapkan. Tetapi, ternyata ada BUMD seperti PT. Panca Wira Usaha (PT.PWU) dan PT. Jatim Krida Utama (PT.JKU) tidak memenuhi target PAD karena mengalami kerugian dalam operasional.
Berdasarkan data yang diterima Klikanggaran.com target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 369 miliar. Tetapi, realisasinya hanya sebesar Rp 366,9 miliar atau hanya sebanyak 99,42 persen. Jadi dipersilahkan publik menilai, apakah Biro Administrasi Perekonomian ini gagal dalam pembinaan BUMD? Karena target kinerja tidak mampu dicapai, yaitu dalam peningkatan penyetoran PAD melebihi target yang ditetapkan.