olahraga

Inilah Alasan 6 Atlet Israel Dibatalkan Tampil di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025, Pemerintah Tegaskan Sikap Politik Luar Negeri

Jumat, 10 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Pemerintah Indonesia resmi membatalkan visa enam atlet Israel yang akan tampil di Kejuaraan Dunia Senam. ((Dok Kemenpora))

(KLIKANGGARAN) – Pemerintah Indonesia resmi membatalkan visa enam atlet Israel yang rencananya akan berlaga dalam ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.

Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persatuan Senam Indonesia (Persani), Ita Yuliati, dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

“Mereka (atlet Israel) dipastikan tidak akan hadir karena visa juga sudah dibatalkan. Federasi Senam Internasional (FIG) sudah menyatakan kepada kami pagi ini bahwa Israel tidak hadir,” ujar Ita.

Baca Juga: BGN Gandeng 5.000 Chef Profesional ICA untuk Kawal Keamanan dan Kualitas Gizi Program Makan Bergizi Gratis Nasional

Ia menambahkan, absennya kontingen Israel tidak berdampak pada status kejuaraan karena ajang tersebut bukan merupakan kualifikasi Olimpiade.

“World Championship yang jadi kualifikasi Olimpiade baru digelar tahun depan di Belanda,” jelasnya.

Lebih jauh, Ita menegaskan bahwa Indonesia hanya bertindak sebagai penyelenggara teknis, sementara peserta ditetapkan sepenuhnya oleh FIG.

“Gymnastic Indonesia tidak pernah mengundang (atlet Israel), kami hanya penyelenggara teknis. Semua peserta ditetapkan oleh FIG,” imbuhnya.

Adapun enam atlet Israel yang sebelumnya terdaftar adalah Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani.

Baca Juga: Data, AI, dan Kepercayaan: Fondasi Baru Transformasi Digital untuk Keberlanjutan Industri Keuangan dan Asuransi

Dorongan DPR dan Sikap Politik Indonesia

Keputusan pemerintah untuk membatalkan visa para atlet Israel mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI, yang menilai langkah tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan komitmen pada kemanusiaan dan penolakan terhadap penjajahan.

Baca Juga: Usai Evakuasi Rampung, Polda Jatim Naikkan Status Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny ke Tahap Penyidikan

Halaman:

Tags

Terkini