Jakarta,Klikanggaran.com - Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pada tahun 2021 meningkat signifikan. CBA menilai, meskipun ada recofusing untuk Covid-19 sebesar Rp17,99 triliun, namun anggaran tetap sebesar Rp131,82 triliun dari nilai anggaran awal Rp149,81 triliun. Bahkan, dari total anggaran tersebut CBA beranggapan berpotensi disalahgunakan.
"Jika dibandingkan anggaran yang dihabiskan pada tahun 2020 senilai Rp75,6 triliun, kenaikannya cukup fantastis, sebesar Rp56 triliun," ujar Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, Selasa (22-6).
Dikatakan Jajang, CBA juga menilai anggaran Kemen PUPR tersebut berpotensi besar disalahgunakan karena masih banyak persoalan yang belum dituntaskan.
"Pasalnya, 9 program dari 13 program utama Kemen PUPR kami nilai tidak produktif. Contohnya, program penelitian di tahun 2020 menghabiskan Rp365,1 miliar, belum lagi program untuk sarana prasarana pejabat Kemen PUPR tahun 2020 senilai Rp235,7 miliar, serta program pengendalian lumpur Sidoarjo sebesar Rp239,8 miliar. Program tidak produktif ini akan terus dijalankan Kemen PUPR dan menjadi beban keuangan negara," ungkap Jajang.
Di sisi lain, kata Jajang, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya pada tahun 2019, terdapat 130 kasus pada Kemen PUPR dan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp998,3 miliar.
"Hal ini juga sangat paradoks karena setiap tahunnya Kemen PUPR memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PUPR setiap tahunnya dengan anggaran di atas Rp100 miliar. Jika ditotal, rata-rata anggaran tidak produktif Kemen PUPR setiap tahunnya memboroskan anggaran sebesar Rp2,7 triliun," jelas Jajang.
Jajang menuturkan, aturan yang dikeluarkan Kemen PUPR terkait proyek infrastruktur (Permen 07/PRT/M/2019) kami anggap banyak masalah. Salah satunya bobot penilaian teknis dibanding penilaian harga sangat jomplang 70:30. Hal ini bisa berdampak nilai proyek yang dijalankan Kemen PUPR mahal dan boros.
"Contohnya, proyek Ciujung Priorty Civil Works Package 3 tahun 2020 dimenangkan PT Pembangunan Perumahan dengan nilai proyek Rp248,4 miliar, nilai proyek ini sangat mahal dibanding tawaran PT CPK senilai Rp233,3 miliar, meskipun ada selisih Rp15 miliar, tapi kalah karena masalah penilaian teknis," ujar Jajang.
Oleh karenanya, sambung Jajang, lembaga CBA meminta presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Basuki.
"Karena di bawah kepemimpinannya banyak pemborosan anggaran. Selain itu pihak penegak hukum khususnya KPK harus segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek PUPR," pungkas Jajang.