Bekasi,Klikanggaran.com - Kordinator Investigasi KAKi Publik, Wahyudin Jali, menuturkan penanganan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD Kota Bekasi, belum memberi jawaban yang memuaskan kepada publik, dikarenakan penanganan yang diurus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya belum mampu menjerat pelaku kelas kakap dan hanya kelas teri saja.
"Hal ini semakin menguatkan asumsi publik bahwa hukum tumpul terhadap penguasa elit dan tajam kebawah tentu asumsi itu tidak bisa disalahkan jika melihat penanganan kasus skandal dugaan korupsi di Kota Bekasi yang tak kunjung menemui titik terang," ujar Wahyudin pada Klikanggaran.com, Jumat (31-7).
Dijelaskan Wahyudin, logikanya dalam hal ini tidak mungkin pejabat kelas bawah mampu menyalahgunakan anggaran sebesar Rp67,5 miliar tanpa ada bekingan pejabat kelas elit yang ikut bermain dan menerima pendapatan atas anggaran tersebut.
"Dengan kondisi tersebut, seolah Tipikor Polda Metro Jaya kehilangan nyali dihadapan pejabat elit Kota Bekasi, seharusnya Tipikor Polda Metro Jaya menambah amunisi nyali dan tajinya untuk meringkus pejabat elit bejat yang ikut menyalahgunakan anggaran untuk pelayanan masyarakat Kota Bekasi," tegasnya.
Ia juga mengatakan, keadaan ini berseberangan dengan nawacita anti korupsi yang digaungkan presiden RI, Ir Joko Widodo, dalam nawacita anti korupsi bertujuan meminimalisir dan memberi efek jera pada pejabat elit dan pejabat bawah untuk tidak melakukan tindak korupsi.
"Maka Rahmat Efendi (pepen), selaku pengguna anggaran dan juga Wali Kota Bekasi, harus ikut mempertanggung jawabkan permasalahan penyalahan penggunaan uang sebesar Rp67,4 miliar tersebut, KPK (komisi pemberantasan korupsi) harus panggil Rahmat Efendi sebagai saksi," pintanya.
"Jangan biarkan dugaan kasus ini berlarut-larut dan membiarkan pejabat elit yang ikut dalam dugaan kasus ini menikmati udara bebas diatas penderitaan masyarakat Kota Bekasi," tandasnya.