Jakarta,Klikanggaran.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, bereaksi keras atas keputusan pemerintah yang mengucurkan dana triliunan rupiah untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Ia juga menduga, sedang terjadinya perampokan uang negara yang memboncengi program Kartu Prakerja. Padahal, sesungguhnya program ini memiliki niat baik.
Dalam rekaman yang diterima Klikanggaran.com, Rabu (29-4), Jumhur menyebut, dari total anggaran Rp20 triliun, justru disihkan lebih dari Rp5 triliun untuk delapan provider/vendor 'digital platform' pelaksana pelatihan prakerja.
Berikut keterangan lengkap Jumhur Hidayat melalui rekaman audio virtual.
[audio mp3="https://assets.promediateknologi.com/crop/0x0:0x0/750x500/photo/klikanggaran/2020/04/AnyConv.com__AUD-20200429-WA0173.mp3" autoplay="true" preload="auto"][/audio]