akarta, KlikAnggaran.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui banyak masyarakat yang memilih mudik lebih awal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pelarangan mudik akibat Pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, banyak masyarakat dari Jabodetabek yang memadati Terminal Tipe A di daerah-daerah.
"Ini kita sudah mengantisiapasi deengan meminta kepada kepala balai juga kepada kadis provinsi untuk melakukan pengecekan dan kemudian mengidentifikasi terhadap masyarakat yang baru datang dari Jabodetabek, jadi apakah mereka masuk PDP atau ODP," ujar Budi lewat video conference, Jakarta, Jumat (27/3/2020).
"Kemudian, kalau sudah diidentifikasi dan dia PDP harus ada isolasi 14 hari di masing-masing kabupaten kota," tambah dia. [Suara.com]
Sementara itu, Juru bicara (Jubir) Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati mengatakan sudah ada masyarakat yang mencuri start mudik. Hal itu mengakibatkan potensi penyebaran wabah Corona (COVID-19) akan semakin meluas.
"Mengapa dilarang mudik? tadi sudah disampaikan Pak Dirjen karena ini potensi untuk perluasan wabah ini memang luar biasa. Kita belum melakukan pelarangan sudah banyak istilahnya yang mencuri start untuk mudik," Kata Adita dalam live jumpa pers, Jumat (27/3/2020).
Adita menuturkan dirinya prihatin atas data para pemudik dari Jabodetabek menuju Kabupaten Sumedang yang sudah diterimanya. Data tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah orang dalam pemantauan (ODP).
"Ini dari data yang kami terima cukup memprihatinkan ya, khususnya baru saja kami terima dari Kabupaten Sumedang itu ODP-nya meningkat karena mendapat limpahan orang yang mudik dari Jabodetabek," tuturnya [Detik]
"Kita belum melakukan pelarangan ini sudah banyak yang curi start mudik. Dari data yang kami terima, lonjakannya besar sekali. Contoh Kabupaten Sumedang, itu ODP-nya meningkat karena dapat dari orang yang mudik dari Jabodetabek," kata Adita dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/3/2020).
Adita menambahkan, tidak hanya di Sumedang, beberapa daerah di Jawa Tengah juga mengalami kenaikan jumlah ODP yang cukup tinggi.
Sebab itu, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas terkait pelarangan mudik ini agar zona merah Corona tidak semakin banyak.
Adapun, pemerintah sendiri masih melakukan diskusi lebih dalam dalam melarang mudik, mulai dari skema hingga kemungkinan reward dan punishment yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat.
"Pada intinya pemerintah nanti akan melarang mudik tapi ini masih butuh persetujuan dan keputusan yang lebih tinggi di rapat terbatas," tutur dia. [Liputan6]