Jakarta,Klikanggaran.com - Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, baru-baru ini meminta publik agar tidak membesar-besarkan kasus Natuna. Watak Jenderal satu ini memang luar biasa, sepanjang karirnya ucapan beliau seakan lebih tinggi dari orang nomor satu di negeri ini, terkesan omongan dia wajib diikuti semua pihak. Begitu hal yang diungkapkan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurajaman, di Jakarta. Selasa, 7 Januari 2020
Jajang juga menuturkan, sebaiknya pak Luhut lebih mawas diri, daripada sibuk instruksi ke sana-sini seolah-olah paling berkuasa, lebih baik benahi dulu kapal yang dipimpinnya (Kemenko Maritim).
"Selama kepemimpinannya banyak kasus terkait pengelolaan anggaran dan proyek-proyek bermasalah mulai dari anggara perjalanan dinas sampai proyek LED Kemenko Maritim faktanya banyak masalah," ujar Jajang
Jajang juga merincikan, ada beberapa poin yang menarik untuk disimak.
"Pertama anggaran biaya perjalanan dinas Kemenko Maritim di tahun 2017, pada tahun itu total duit negar yang dihabiskan mencapai Rp208.073.339.949. Mirisnya, diduga kuat penggunaan uang ratusan miliar banyak diselewengkan. Adapun modus yang umum ditemukan adalah laporan fiktif, uang yang digunakan lebih besar daripada yang dilaporkan," kata Jajang.
Dijelaskan Jajang, potensi kebocoran anggaran dalam biaya perjalanan dinas hampir merata di struktur Kemenko Maritim, mulai dari jutaan sampai ratusan juta.
"Seperti yang terjadi pada Sekretariat Kemenko Maritim ada kebocoran biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebesar Rp.162.946.294," imbuhnya.
Selain itu, kata Jajang, dalam Deputi II juga ditemukan kebocoran sebesar Rp11.762.942, Deputi III sebesar Rp75.488.400, serta Deputi IV sebesar Rp4.425.000.
"Bahkan jika dibedah lagi, anggaran Perjalanan dinas ini sepertinya lahan basah. Sampai-sampai untuk Paket Meeting juga dimainkan. Misalnya paket meeting perjalanan dinas pada Sekretariat Kemenko Maritim ada kebocoran Rp14.832.000 Deputi II Rp23.400.000, serta Deputi III Rp9.033.000," sambungnya.
Lanjutnya, jika ditotal dengan mata telanjang sedikitnya ada potensi kerugian negara sebesar Rp.315.515.536. Terakhir terdapat sejumlah proyek di Kemenko Maritim di tahun 2019 yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Contohnya proyek media visual LED Videotron Indoor dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp.1.449.871.800. Perusahaan yang dimenangkan oleh Kemenko Maritim adalah PT Sarana Global Prima yang beralamat di Jl. Rajawali Selatan Raya Rukan multiguna Blok 1G Kemayoran Jakarta Utara," tutur Jajang.
Menurut Center for Budget Analysis (CBA), pelaksanaan proyek ini diduga kuat dimainkan sejak proses lelang.
"Adapun modus yang kami temukan pihak Kemenko Maritim mengarahkan pemenang lelang kepada perusahaan tertentu, dan nilai proyek yang disepakati dengan pemenang tender terindikasi di markup, sehingga ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp168 juta karena nilai proyek yang dihabiskan lebih tinggi dari standar harga."
"Jadi sebaiknya Menko Maritim Luhut lebih baik buru-buru membenahi kementeriannya, kalau kementerian sendiri tidak bisa diawasi dengan ketat dan bocor terus bisa-bisa kapal yang dipimpinnya tenggelam, kalau sudah begini tinggal nunggu KPK yang turun tangan," tutup Jajang.