Jakarta,Klikanggaran.com - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. Peringatan hari tersebut, menurutnya untuk mengingatkan orang agar memiliki komitmen serius dalam pemberantasan korupsi.Beberapa hari ini kita khususnya di Jakarta masih diramaikan oleh adanya anggaran janggal dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020. Anggaran janggal itu adalah salah satu tanda atau bukti adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dalam APBD jika didiamkan.
"Tapi ada persoalan penting dalam sikap kritis menolak korupsi. Kejadiannya justru yang bersikap kritis atau menolak korupsi justru dibungkam, diteror bahkan dilaporkan sebagai perbuatan tidak etis atau tidak hormat seperti dialami oleh William dan Anthoni, Anggota DPRD Jakarta. Mereka berdua adalah anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI yang dilaporkan oleh rekan sesama anggota DPRD Jakarta ke Badan Kehormatan DPRD karena dianggap membongkar anggaran janggal ke publik. Aneh kan, kritis dan terbuka serta menolak korupsi justru dilaporkan dan dibungkam," ujar Tigor pada Klikanggaran.com, Senin (9-12).
Dijelaskan Tigor, yang menilai rupanya setelah dirunut, pemprov Jakarta pada tahun 2019 sudah mengajukan dan katanya membeli 1 unit komputer seharga Rp66 milyar.
"Nah untuk rencana dalam pembahasan RAPBD pemprov kembali mengajukan pembelian 1 unit komputer mahal dan janggal seharga Rp 128,9 Milyar. Rencana anggaran pembelian komputer mahal janggal seharga Rp 128,9 itu dipertanyakan Anthony Winza, anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI pada hari Kamis, 5 Desember 2019 lalu," tuturnya.
Lanjut dikatakan Tigor, menjelaskan bahwa dalam rapat komisinya juga Anthony pada malam itu,mempertanyakan rencana karena tahun 2019 ini sudah dibelanjakan juga pembelian komputer seharga Rp66 milyar. Anggaran pembelian 1 unit komputer tahun 2019 itu sama dengan yang dianggarkan dalam mata anggaran pembelian komputer Rp128,9 milyar.
"Sikap kritis Anthony ini membuat anggota DPRD jakarta yang lain gerah dan marah. Anthony dimarahi dan diusir dari ruang rapat oleh anggota DPRD Jakarta yang lain. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo merasa heran karena pernyataannya diprotes oleh rekan satu komisinya dari Fraksi PDI-P, Cinta Mega. Akibat dari sikap kritis ini pula, Anthony akan dilaporkan oleh Anggota DPRD lainnya ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta seperti yang dialami William rekan satu fraksinya di PSI," imbuhnya.
"Beberapa waktu lalu William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta karena membuka informasi pemprov ajukan sejumlah anggaran janggal dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020. Salah satu anggaran janggal itu adalah, pemprov Jakarta mengajukan pembelian Lem Aibon seharga Rp 183 milyar," sambungnya.
Lebih lanjut, kata Tigor, aneh sekali perilaku anggota DPRD Jakarta yang justru melaporkan Anthony yang secara benar menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Lebih aneh lagi adalah anggota DPRD yang lain itu justru membela anggaran janggal yang koruptif dari pemprov Jakarta.
Ia juga menuturkan, melihat perilaku kotor dan koruptif selama pembahasan RAPBD Jakarta 2020 sudah seharusnya Kejaksaan, Kepolisian dan menteri Dalam Negeri memeriksa para anggota DPRD Jakarta yang mendukung upaya korupsi dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020.
"Juga sebaiknya memeriksa Anies Baswedan atas pembelian komputer mahal janggal seharga Rp66 milyar pada APBD Jakarta 2019. Pemeriksaan terhadap Anies Baswedan juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi terhadap APBD Jakarta 2020."
"Lebih baik dan lebih bagus jika kita, warga Jakarta melaporkan para anggota DPRD Jakarta yang mendukung perilaku koruptif itu dan melaporkan Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi APBD, membeli komputer mahal dengan uang APBD Jakarta tiap tahun," pungkasnya.