Jakarta,Klikanggaran.com - Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menyikapi perkembangan terkini yang terjadi di dalam negeri yang kita semua tentu turut prihatin akan sikap arogansi pemerintah. Mahasiswa berbagai kampus turun jalan menyampaikan aspirasi, menyuarakan keprihatinan dampak kebijakan politik yang diambil oleh para elit politik dipandang menciderai rasa keadilan masyarakat.
Untuk diketahui, beberapa isu penting yang mendasari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, mulai dari pelemahan KPK melalui revisi UU KPK, rencana pengesahan UU Pertambangan Minerba, UU Pertanahan, UU Permasyarakatan,dan lain-lain.
"Penolakan ini di dasari oleh terkoyaknya rasa keadilan di negeri ini. Meskipun akhirmya pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU tersebut," Ujar Misbah saat dikonfirmasi Klikanggaran.com Kamis,(26/9/2019).
Lanjutnya, kata Misbah, sikap acuh pemerintah terhadap pengunjuk rasa sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan seakan terkesan tak mau mendapatkan kontrol pengawasan bahkan melalaikan aspirasi masyarakat dalam pembentukan RUU KUHP yang tak sama sekali meberikan manfaat kepada rakyat.
"Untuk itu saya mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Pembatalan hasil revisi UU KPK. Karena jelas menghambat agenda pemberantasan korupsi, dan semangat penguatan KPK sebagaimana janji politik Presiden." Tegas Misbah
Dijelaskan Misbah yang juga turut mendesak DPR RI agar lebih responsif dan membuka ruang dialog, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan saat pembahasan RUU.
"Maka dari itu, Seknas FITRA mendukung gerakan mahasiswa sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan yang semena-mena, mengutuk kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja menunggangi gerakan mahasiswa sehingga berdampak pada situasi yang chaos, dan mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat dalam menangani gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil." Pungkasnya.