Jakarta, Klikanggaran.com (14-06-2019) - Panitia seleksi membuka peluang calon pimpinan KPK berasal dari unsur Polri. Namun, atas hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir akan ada potensi konflik kepentingan jika pimpinan KPK berasal dari Polri.
"Jika Pimpinan KPK ke depan berasal dari institusi penegak hukum tertentu, bagaimana publik akan percaya bahwa ia juga akan menerapkan pemberantasan korupsi yang maksimal di lembaga tempat ia berasal?" ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, pada Klikanggaran.com, Kamis (13/5/2019).
Kurnia mengatakan, pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo saja, tidak ada satu pun kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan petinggi Polri. Padahal, banyak survei yang menyatakan ada masalah serius soal korupsi di tubuh korps Bhayangkara tersebut. Salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menempatkan Polri salah satu institusi dengan nilai SPI terendah.
Oleh karenanya, Kurnia menyarankan kepada Kapolri maupun Jaksa Agung unuk menempatkan personel terbaiknya di pos-pos strategis di institusinya masing-masing. Hal ini dilakukan guna mengembalikan citra bersih penegak hukum di mata masyarakat.
"Itu menjadi PR bagi Kapolri untuk memberdayakan kader terbaiknya agar dapat memimpin serta memberantas korupsi di lembaga Kepolisian," pungkasnya. (MJP)