Jakarta, Klikanggaran.com (28-04-2019) - Gaduh di internal PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang dipicu atas laporan keuangan 2018 semestinya tak berkepanjangan. Pasalnya, penolakan 2 komisaris mengundang sejumlah spekulasi.
Seperti diketahui, 2 komisaris Garuda yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskara menolak menandatangani Laporan Keuangan 2018, sehingga memantik berbagai rumors. Termasuk melibatkannya dengan urusan politik. Apalagi kalau bukan Pilpres 2019 yang kini masih menunggu proses penghitungan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
Berdasarkan sudut pandang 2 komisaris yang menolak laporan keuangan, di mana Chairal Tanjung (CT) yang mewakili PT Trans Airways, bagian dari CT Corp, dan Dony Oskaria mewakili Finegold Resources Ltd, menguasai 28,08% saham GIAA. Penolakan tersebut ditunjukkan dengan tidak menandatangani laporan keuangan, lantaran kepemilikan sahamnya menjadi minoritas. Karena saat voting mengenai persetujuan atas laporan keuangan sebesar 31,3% pemegang saham menolak untuk menyetujui.
Salah satu perwakilan pemegang saham meminta dibacakan alasan penolakan tersebut. Namun, disenting opinion dari kedua komisaris itu urung dibacakan. Mayoritas pemegang saham setuju atas laporan keuangan sehingga diketok palu oleh ketua sidang yakni Komisaris Utama Agus Santoso.Namun di lain sisi RUPS memutuskan adanya pergantian direksi dan komisaris.
Di mata publik hal ini terkesan kuat bahwa alasan penolakan itu bukan sekedar masalah akuntansi semata. Sebagai perusahaan terbuka, persoalan internal yang terpublikasi tentunya akan berpengaruh pada nilai saham yang bersangkutan. Sehingga banyak pihak melotarkan spekulasinya. Ada motif ekonomi yang ketika harga saham Garuda rontok berdampak kepada turunnya nilai aset CT Corp. Ada pula spekulasi terkait politik pilpres.
Memang tidak jelas keuntungan politik apa yang ingin diraih karena pilpres sudah usai, tapi kubu pasangan capres Prabowo-Sandi masih saja menyerang BUMN. Di mana Garuda adalah salah satu yang paling disorot sejak waktu lalu.
Untuk diketahui, Prabowo gencar mengkritik Garuda sebagai BUMN yang hancur dan merugi. Ada yang mengasumsikan bahwa penolakan laporan keuangan Garuda itu mewakili sekaligus pembuktian salah satu kubu dalam pilpres 2019.