Jakarta, Klikanggaran.com (03-01-2018) - Adanya dugaan pengurangan (mark down) pada penerimaan pendapatan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar Rp 446 miliar di tahun 2017 memang patut menjadi perhatian berbagai pihak, tak terkecuali KPK.
Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Maulana, peneliti di Centre for Regulation, Policy, and Governance (CRPG), kepada tim Klikanggaran.com pada Selasa (02/01/2018).
“Menjelang tahun politik untuk pilkada serentak di tahun 2018 dan pilpres tahun 2019, para politisi sedang gencar-gencarnya mengkonsolidasikan resource ekonomi dan sumber-sumber dana yang bisa diakses oleh mereka. Di antara sumber dana yang bisa diakses adalah dari APBN, APBD, dan BUMN,” tutur Maulana.
Maulana juga mengatakan bahwa BUMN umumnya sering dijadikan sebagai sapi perah untuk kepentingan politik. Maka tidak jarang keuangan BUMN menjadi berantakan dan berpotensi kehilangan pendapatan. Telkom sendiri telah mengkonfirmasi, bahwa menjelang tahun politik 2018 dan 2019, Telkom mungkin dijadikan sapi perah untuk suksesi kontestasi politik yang sebentar lagi akan dilakukan.
“Karena melihat tren pertumbuhan telekomunikasi hari ini yang meningkat, menjadikan PT Telkom Indonesia sebagai salah satu BUMN yang memliki resource ekonomi cukup menjanjikan,” terang Maulana.
Menurutnya, perlu dicek siapa orang-orang pemegang kendali management di Telkom, dan perlu mengetahui afiliasi politik mereka. Sehingga bisa diduga ke mana aliran dana yang kemungkinan hilang di sana.
“Sehingga uang negara yang ingin dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok bisa diselamatkan dan PT Telkom tetap sehat,” tutupnya.