Jakarta, Klikanggaran.com (24/9/2017) - Seminggu terakhir ini situasi politik nasional benar-benar diaduk-aduk bagai mengaduk air di kubangan yang sudah butek. Kubangan butek merupakan gambaran kondisi bangsa saat ini yang bisa digunakan sebagai perbandingan situasi. Menurut Ferdinand Hutahaean, Aktivis Rumah Amanah Rakyat, seharusnya Jokowi sebagai Presiden sudah saatnya menggeluarkan wewenang konstitusional untuk negara.
Ferdinand mengatakan bahwa terlihat dengan jelas bagaimana para elite pemangku kekuasaan yang mengurus negara ini tidak kompak, tidak koordinatif, tidak menyatu dalam satu kerangka kepemimpinan dan bergerak sendiri-sendiri.
"Belum lagi jajarannya bermain dengan gaya masing-masing, dan sekaligus mungkin lebih bingung lagi Presiden Jokowi, karena tak kunjung mampu mengendalikan seluruh mainan yang dimainkan oleh jajarannya," kata Ferdinand di Jakarta pada Minggu (24/9/2017).
Selain itu, lanjut Ferdinand, persaingan dan pertarungan politik antar elite pimpinan lembaga negara terjadi di luar kerangka kepemimpinan. Inilah akibatnya, politik bangsa riuh justru bukan oleh politisi, tapi oleh elite pemimpin lembaga negara yang memegang kekuasaan.
Ferdinand mendeskripsikan beberapa kondisi bangsa dan negara yang saat ini kacau, seperti Kapolri dengan penegakan hukum yang timpang sering membuat kondisi politik panas, Kepala BIN yang bertemu Gubernur Papua membuat Politik riuh, Panglima TNI bangkit berdiri dengan teriakan demi negara, melawan kebangkitan PKI dan cerita impor senjata ilegal yang justru menampar wajah BIN.
Belum lagi isu peresmian patung serdadu Poa An Tui di Taman Mini oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian isu lainnya, adanya upaya impor senjata ilegal oleh institusi non militer yang disampaikan oleh Panglima TNI. Sehingga hal-hal tersebut menggambarkan situasi yang teraduk-aduk hingga negara genting.
"Ada apa dengan negara ini? Haruskah hal-hal yang lebih buruk akan terjadi mengingat lemahnya kepemimpinan yang terjadi?" tanya Ferdinand.
Ferdinand pun menegaskan, sudah saatnya Presiden sekarang tegas dengan menggunakan hak konstitusionalnya, dengan mencopot elite-elite lembaga yang justru menyebabkan ketidakstabilan politik. Ini poin penting menurutnya, Presiden harus menjadi pemimpin, menyatukan jajaran dalam satu kerangka kepemimpinan dengan pengabdian satu-satunya hanya untuk negara.