Jakarta, Klikanggaran.com (29/10/2017) - Presiden GEPRINDO, Bastian P Simanjuntak, menjelaskan mengenai gagasan pembangunan infrastruktur pemerintah menggunakan dana filantropi. Menurutnya, hal itu adalah gagasan yang konyol dan memalukan. Pemerintah seperti sudah kehilangan akal dalam mencari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, sehingga tidak lagi menjaga kewibawaan negara.
Sedangkan filantropi sendiri adalah sebutan untuk pengusaha-pengusaha besar dermawan yang biasanya menyisihkan uangnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan ataupun lingkungan. Penyaluran dana filantropi ini biasanya melalui yayasan-yayasan di dunia.
Jadi, kata Bastian, jika Pemerintah Jokowi memiliki gagasan untuk menggunakan dana filantropi untuk proyek infrastruktur, maka menurutnya sama saja pemerintah mengelola negara sama seperti mengelola yayasan.
"Gagasan-gagasan konyol dalam mencari dana pembangunan infrastruktur adalah akibat dari proyek infrastruktur yang terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam pembiayaaannya. Pemerintah jadi seperti "haus proyek", tidak punya modal, tapi keinginannya tinggi, akhirnya cari hutang sana sini. Padahal proyek infrastruktur adalah proyek besar yang membutuhkan dana ribuan triliun, tidak cocok jika dipaksakan di tengah kondisi defisit keseimbangan primer APBN sebesar 100 triliun lebih per tahun. Di samping itu, proyek infrastruktur tidak berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi. Apalagi jika Pemerintah terus saja mengimpor tenaga kerja dari negara China, secara otomatis mengurangi porsi tenaga kerja Indonesia. Proyek Infrastruktur yang besar-besar itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar yang memenangkan lelang proyek, baik secara langsung maupun yang menjadi mitra sub kontraktor BUMN pemenang proyek," tutur Bastian P Simanjuntak pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (29/10/2017).
Menurut Bastian, sebaiknya pemerintah berhenti memaksakan diri membangun proyek-proyek infrastruktur yang berlebihan, yang menguras APBN kita.
"Negara jangan dikelola seperti perusahaan UKM yang penuh dengan spekulasi, apalagi seperti yayasan yang meminta dana filantropi. Ingat, pemimpin-pemimpin negara lain di dunia sedang memperhatikan Indonesia, jangan sampai mereka memandang negara Indonesia bukan lagi sebagai Macan Asia, melainkan sebagai macan omong," tutupnya.