Jakarta, Klikanggaran.com (9/11/2017) - Hingar bingar terdengar di rung publik terkait Liga 1 Indonesia 2017 yang akan dipungkas akhir pekan ini. Kompetesis ini dicita-citakan sebagai awal dari era baru PSSI di bawah kepemimpinan Edy Rahmyadi dengan mengusung misi tata kelola yang profesional.
Namun, sejumlah masalah bermuculan selama kompetisi berjalan tujuh bulan ini. Maka dengan banyaknya masalah yang bermunculan, tentu dalam pengelolaan Liga 1 sekaligus sebagai prioritas, mesti melakukan pembenahan di musim selanjutnya.
Tidak hanya dalam dunia persepakbolaan Indonesia saja yang mesti melakukan pembenahan. Dalam hal pengelolaan anggaran pun, harus dikatakan dengan tegas, mesti dilakukan pembenahan.
Karena jika dibiarkan, akibatnya banyak pula masalah yang akan bermunculan. Seperi halnya yang terjadi di Pemerintahan Kota Sabang pada tahun 2016. Dimana ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran atas pengelolaan dana hibah.
Dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, permasalahan yang ada di Pemkot Sabang tersebut adalah terkait belanja hibah yang berpotensi disalahgunakan. Bahkan, nilai yang disalahgunakan pun tidak ratusan ribu rupiah, melainkan miliaran rupiah, yakni sebesar Rp3.954.900.000.
Selain itu, belanja hibah Pemkot Sabang sebesar Rp 3,9 miliar ternyata tidak tepat sasaran. Artinya, ada pejabat terkait yang sepertinya tidak paham, siapa yang layak menerima dana hibah.
Dan, anehnya, ditemukan juga bahwa pengelolaan belanja hibah di atas tidak mempedomani ketentuan yang berlaku. Sehingga permasalahan ini sudah saatnya masuk ke ranah aparat hukum untuk diselidiki kebenaranya.
Karena monitoring atas pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh pejabat Pemkot Sabang dinilai lemah oleh lembaga audit negara.