KLIKANGGARAN --- Di sisa masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan ke depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet, Rabu (21/2/2024), di Istana Negara.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Hadi Tjahjanto menjadi dua orang menteri yang mengisi kursi Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi di sisa masa jabatan 2019 – 2024.
Jokowi memercayakan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sementara Hadi dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM.
Pelantikan dan pengambilan sumpah keduanya dilakukan dengan penuh khidmat, serta dihadiri para tokoh nasional dan pejabat di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Usai pengambilan sumpah sebagai Menteri ATR/BPN, AHY mengatakan, amanah dan tanggung jawab yang diberikan ini adalah sebuah amanah yang membutuhkan kerja-kerja yang besar, meskipun dirinya akan berkerja sebagai Menteri delapan bulan ke depan.
Baca Juga: Mewakili Bupati, Asisten I Rifa'i Membuka Acara Workshop dan Bimtek CSIRT
“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang membutuhkan kerja-kerja yang besar. Insya Allah, saya akan jalankan sekuat tenaga. Walaupun saya menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, delapan bulan kurang lebih,” kata AHY.
Kendati demikian, AHY berjanji bahwa dalam waktu berapa pun, ia akan memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Untuk itu, ia butuh berbagai masukan dari para ahli dan akademisi, termasuk intens menjalin komunikasi dengan Kementerian terkait.
“Saya selalu meyakini bahwa dalam waktu berapa pun kita harus bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara ini,” tutur putra sulung mantan Presiden SBY tersebut.
AHY menyebutkan, ada tiga pekerjaan rumah yang mesti ia tuntaskan ke depan, yaitu masalah sertifikasi elektronik, revisi peraturan pemerintah Nomor 18 tentang pemberian hak kepada pengusaha untuk carbon trading serta mencapai target 120 juta bidang PTSL.
Baca Juga: Rancaekek Diterjang Puting Beliung , Daerah-daerah mana saja? Adakah Korban Jiwa?
“Pak Presiden tadi menyampaikan tiga hal kepada kami bahwa ada beberapa prioritas, tetapi tentunya saya ingin meyakinkan delapan bulan ini bisa kita tuntaskan,” imbuhnya.
“Mudah-mudahan dengan segala upaya, di antaranya sertifikasi elektronik yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk ketumpangtindihan dan permainan mafia tanah dan juga masalah keadilan. Bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat, tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental,” tambahnya.
Ketua Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang lokasi dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur, baik skala strategis nasional maupun lokal, yang pada akhirnya akan membuat aktivitas investasi terus bergerak.