• Minggu, 28 November 2021

Pemkab Muba Harusnya Tagih Bagian Participacing Interest KKS Jambi Merang

- Sabtu, 12 September 2020 | 15:31 WIB
PicsArt_09-12-11.26.12
PicsArt_09-12-11.26.12


Palembang, Klikanggaran.com

 

Penjualan Gas Bagian Negara KKS Jambi Merang yang merupakan  Participacing Interest (PI) PHE Jambi Merang di Kabupaten Musi Banyuasin  ternyata belum memperhitungkan bagian daerah penghasil.

 

Penjualan gas bagian negara ini sebesar 15 MMSCFD selama periode 19 Februari 2009 sampai dengan 19 Februari 2019 oleh PDPDE Sumsel tidak melibatkan Pemkab Musi Banyuasin selaku pemangku wilayah.

 

-

 

Mengacu kepada surat Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad No. 540/3168/IV/2003 tertanggal 13 Agustus tahun 2003 yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin yang isinya menyatakan, "menyerahkan 20% dari bagian Participacing Interest PT Ekspan di blok Rimau kepada Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Surat Gubernur Sumsel ini didasari oleh Surat Dirjen Migas No. 154/05/DMJ/2003 perihal Indonesia Participatient tanggal 28 Februari 2003, dimana disebutkan PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 34 mewajibkan KKS minyak dan gas menawarkan Participacing Interest kepada Badan Usaha Milik Daerah.

 

Namun, anehnya pada PI KKS Jambi Merang, Pemkab Musi Banyuasin tidak diberitahu ataupun diajak untuk bekerjasama mengelola hak membeli gas bagian negara di KKS Jambi Merang.

 

Harusnya berdasarkan PP No. 35 tahun 2003 tentang kegiatan Usaha Hulu Migas, perundingan PI KKS Jambi Merang melibatkan Pemkab Musi Banyuasin selaku daerah penghasil karena ada bagian bagi hasil yang menjadi hak Pemkab Musi Banyuasin yang diwakili BUMD PT Petro Muba.

 

-

 

Selama periode penjualan gas bagian negara tersebut 2010 sampai dengan 2019, transaksi pembelian gas LNG Rp1,764,290,672,305, dan transaksi penjualan gas LNG Rp2,408,994,633,410.

 

Kontrak penjualan migas saat itu mengacu kepada Production Sharing Contrac (PSC) dengan memperhitungkan investasi yang dikembalikan pada masa kontrak kerjasama. Pemasangan pipa oleh perusahaan swasta PT DKLN sepanjang 53 Km ke PT Lontar Papyrus dari Jambi Merang ke Pabrik Pulp and Paper di jambi diperkirakan menghabiskan dana 200 miliar termasuk pembebasan lahan.

 


 


 

Investasi ini diperhitungkan selama masa kontrak sehingga keuntungan yg akan dibagi berdasarkan kontrak PSC sebesar 60% bagian Pemerintah dan 40% bagian investor. Hitungan kasar terhadap keuntungan yang harus dibagi adalah perkiraan bagian pemerintah Provinsi Sumsel Rp320 miliar selama masa kontrak  2009 sampai dengan 2019.

 

Di dalam bagian hasil pemerintah Daerah Sumsel tersebut terdapat hak Pemkab Muba diperkirakan sebesar 20% pada tahun 2010 sampai 2015 dan 51% tahun 2016 sampai 2019 atau pada kisaran nominal Rp80 miliar. Namun, tidak satu rupiah pun bagian bagi hasil yang di terima Pemkab Musi Banyuasin yang diwakili PT Petro Muba.

 

"Terkadang pemerintah daerah kehilangan haknya karena Pemerintah Provinsi melalaikan kewajibanya kepada daerah bawahan," ujar Deputy MAKI Sumbagsel, Feri Kurniawan.

 

Pemkab Musi Banyuasin sudah selayaknya mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah Provinsi mengenai hak bagi hasil yang harusnya mereka terima dan meminta Pendapat BPK atau BPKP tentang hak bagi hasil ini.

 

"Saat ini dugaan korupsi penjualan gas Jambi Merang sedang dihitung audit kerugian negara oleh BPK dan Kejaksan tinggi Sumsel. Oleh karena itu Pemkab Muba mempertanyakan kerugian negara tersebut ada bagian Musi Banyuasin," kata Feri.

 

MAKI Sumsel

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X