• Jumat, 12 Agustus 2022

ICW: KPK Lebih Memiliki Otoritas dalam Menangani Kasus OTT Kejaksaan

- Senin, 1 Juli 2019 | 09:20 WIB
KPK
KPK






Jakarta, Klikanggaran.com (01-07-2019) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memiliki otoritas dalam menangani kasus operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah oknum kejaksaan. ICW menilai, pandangan bahwa kejaksaan lebih tepat menangani kasus tersebut adalah keliru.





"Jika merujuk kepada kewenangan dan dasar pembentukan KPK, pandangan ini tentu saja keliru dan harus dikritisi secara serius," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan persnya, Minggu (30/6/2019).





ICW juga menyebut tiga alasan KPK lebih berwenang dalam menangani kasus OTT itu. Pertama, KPK dianggap sebagai lembaga yang paling tepat untuk menangani kasus korupsi penegak hukum. Pasal 11 huruf a UU KPK menyebutkan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum.





"Pada operasi yang dilakukan KPK, beberapa oknum yang tertangkap memiliki latar belakang sebagai Jaksa, maka KPK secara yuridis mempunyai otoritas untuk menanganinya lebih lanjut," jelas Kurnia.





Kedua, lanjutnya, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang boleh mengintervensi penegakan hukum KPK. Undang-Undang telah menyebutkan, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X