Tradisi Intelektual Pesantren, Inilah Bahtsul Masail di Ponpes Al Hamid

- Jumat, 16 September 2022 | 10:05 WIB
Bahtsul Masail FMPP ke 37 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur (Dok.klikanggaran.com/Istimewa)
Bahtsul Masail FMPP ke 37 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur (Dok.klikanggaran.com/Istimewa)

1. Lembaga filantropi merupakan Lembaga NIRLABA yang berorientasi pada azaz tolong menolong (taawun alal birr), bukan mengejar profit.

2. Donasi yang terkumpul merupakan amanat dari donatur untuk disalurkan sesuai peruntukannya.

3. Demi keberlangsungan lembaga dan sebagai pendorong serta penyemangat dalam perbuatan mulia semacam ini, diperbolehkan Lembaga filantropi mengambil upah dari dana yang terkumpul dengan ketentuan: (1) Besaran upah haruslah nominal terkecil di antara dua hal biaya nafkah dan atau ujratul mitsli (upah standar). (2) Upah tersebut diperuntukkan bagi mereka yang miskin dan tidak ada waktu bekerja karena fokus dalam menjalankan Lembaga.

Baca Juga: Sebut Pemerintahan Jokowi Tinggal Gunting Pita, AHY Bilang Seharusnya Berterima Kasih Kepada SBY

4. Lembaga filantropi resmi yang mendapatkan izin negara, boleh mengambil untuk gaji dan operasional lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni maksimal 10% dari dana yang terkumpul.

Maka Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren memutuskan ACT melanggar ketentuan syariat. Tindakan petinggi lembaga filantropi tersebut mengambil jatah 13.5% dengan dalih sebagaimana masalah terpublikasi tidak diperbolehkan.

Keputusan Bahtsul Masail ini diambil setelah menimbang penjelasan yang ada di berbagai khazanah fiqih klasik. Di antaranya ialah al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra Juz III halaman 54 yang menjelaskan persoalan terkait kebolehan mengambil hanya minimal nafaqah fi nafsih. Untuk kewenangan pemerintah terkait hal ini, forum menyandarkan keputusan mereka pada penjelasan Imam al-Subki dalam kitab Fatawi al-Subki, Juz II halaman 15.

Baca Juga: Perempuan Adalah Penyeimbang Demokrasi, Tanpa Perempuan, Demokrasi Akan Timpang

Sebagai referensi yang tertuang dalam Bahtsul Masail Jalsah Ula Komisi A adalah Hawasyi Syarwani Juz 6 halaman 514-515, Roudlotut Tholibin Juz 2 halaman 54, Fatawi Ibnu Sholah Juz 1 halaman 295, Hasyiyah Jamal Juz 4 halaman 4, dan Bughyatul Mustarsyidin halaman 91.

Demikian hasil Bahtsul Masail FMPP XXXVII se-Jawa Madura terkait ACT di Pondok Pesantren AL Hamid. Semoga bermanfaat bagi Sobat Klik dan seluruh pihak. Terima kasih masih menjadi pembaca setia klikanggaran. Salam berbagi dengan menyebar link artikel ini kepada teman.***

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X