Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keterangan Palsu ST Burhanudin, Penyelidikan Polri Dinanti Publik

KLIKANGGARAN - Mabes Polri seyogyanya segera melakukan penyelidikan atas beredarnya informasi secara luas di berbagai media terkait ST Burhanudin. Jaksa Agung ini diduga telah memasukkan keterangan tidak benar alias palsu ke dalam akta otentik KTP dan Kartu Keluarga (KK) pada data kelurahan di lingkungan tempat tinggal Mia Amiati.

Imbauan terhadap pihak Polri ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Jumat, 5 November 2021 di Jakarta.

Yusri menekankan, penyelidikan Polri sangat dinanti oleh publik. Pasalnya, ST Burhanuddin saat ini menjabat Jaksa Agung dan merepresentasikan jajaran kejaksaan negeri seluruh Indonesia.

"Penyelisikan Polri itu dinanti publik. Masyarakat mengharapkan Jaksa Agung yang merupakan orang nomor satu di institusi penegak hukum itu bisa memberikan keteladanan," tutur Yusri.

Baca Juga: Mengenali Penyakit-Penyakit Batin

Yusri mengatakan, Polri tentunya sangat mengetahui bahwa pemalsuan atau menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik bukanlah delik aduan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 264 dan 266 KUHP.

Oleh karenanya, tanpa ada yang mengadukan atau tanpa ada yang melaporkan, Polri sudah seharusnya segera melakukan penyelidikan. Jika tidak menemukan unsur pidananya, segera mengumumkan hasilnya, guna kejelasan atas informasi yang beredar beberapa hari ini di berbagai media.

Yusri juga menekankan, penyelidikan tersebut menjadi penting. Mengingat lembaga kejaksaan itu adalah salah satu lembaga negara penegak hukum yang utama di negara ini.

Selain itu juga demi menghindari fitnah yang dapat merusak citra dan nama baik institusi Kejaksaan Agung. Termasuk nama baik ST Burhanudin sendiri sebagai Jaksa Agung dan Mia Amiati sebagai Direktur PPS Jamintel Kejagung serta seluruh warga kejaksaan satu dan lainnya.