• Sabtu, 29 Januari 2022

Bagaimana Mungkin? Pemprov DKI jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2

- Kamis, 23 September 2021 | 18:09 WIB
Pemprov DKI Jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2 (Dok.klikanggaran.com/KR)
Pemprov DKI Jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2 (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com - Hasil pemeriksaan BPK pada Pemprov DKI Jakarta diketahui, masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kegiatan monitoring dan evaluasi piutang PBB-P2.

Kelemahan tersebut tentu saja dapat mengganggu capaian keberhasilan dalam pengelolaan piutang PBB-P2 di Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan monev atas pengelolaan piutang PBB-P2 pada Bapenda Pemprov DKI Jakarta belum memadai. Berikut rincian temuan masalah:

Baca Juga: Sidang Gugatan Limbah TTM Chevron, Tim Hukum LPPHI: Tanggapan Tergugat Lucu dan Tak Berdasarkan Hukum

a. Instrumen evaluasi atas pengelolaan piutang PBB-P2 yang dimiliki Bapenda belum memadai. Berikut penjelasannya:

1) Bapenda belum memiliki peraturan tentang monitoring dan evaluasi atas kinerja pengelolaan piutang PBB-P2

2) Penetapan target indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan piutang PBB-P2 belum memadai

3) Laporan monitoring belum disusun secara memadai

b. Bapenda belum optimal melakukan identifikasi permasalahan/hambatan dalam pengelolaan piutang PBB-P2

c. Bapenda belum optimal memperbaiki permasalahan/hambatan dalam pengelolaan piutang PBB-P2

Baca Juga: Bimbel sebagai Partner Sekolah, Jangan Dipertentangkan! Bimbel Hanyalah Suplemen, Kok.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Belum terukurnya capaian kinerja pengelolaan PBB-P2 secara menyeluruh;

b. Resiko ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan PBB-P2;

c. Target kinerja pengelolaan PBB-P2 berpotensi tidak tercapai secara optimal;

d. Permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 tidak sepenuhnya dapat teridentifikasi dan langkah tindak lanjut untuk perbaikan menjadi terkendala.

Baca Juga: Dalam Sepekan, Dua Anggota DPR dari Partai Golkar Ditetapkan Tersangka

BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:

a. Menyusun instrumen evaluasi atas pengelolaan piutang PBB-P2 meliputi:

1) Membuat dan menetapkan SOP pelaksanaan monev atas pengelolaan piutang PBB-P2 yang rinci dan update;

2) Menyusun indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan piutang PBB-P2 tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan masukan dari unit-unit yang ada di bawah dan juga semua kriteria piutang yang ada;

3) Menyusun laporan monev secara berkala yang menyeluruh dan informatif dengan menyusun standar format laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan; dan

Baca Juga: Waduh! Geger Kerajaan Angling Dharma, Jadi Bikin Penasaran Sobat Kepo, Nih

b. Menyusun laporan identifikasi permasalahan yang terjadi di tahapan penyelenggaraan pengelolaan piutang PBB-P2 pada masing-masing UP3D maupun Suban serta evaluasi dan rekomendasi atas permasalahanpermasalahan tersebut secara berjenjang.*

Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.

Halaman:
1
2
3

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemendikbudristek Digugat ke PTUN

Jumat, 28 Januari 2022 | 06:36 WIB
X