• Minggu, 5 Desember 2021

APBD-P 2021 Diproyeksi Naik Rp77 Miliar, Wabup PALI Keluhkan Hal Ini!

- Senin, 20 September 2021 | 16:34 WIB
Eksekutif dan legislatif berpose bersama usai Rapat Paripurna (KLikanggaran/BudiS)
Eksekutif dan legislatif berpose bersama usai Rapat Paripurna (KLikanggaran/BudiS)


PALI, Klikanggaran.com-- Pihak Eksekutif yang diwakilkan oleh Wabup PALI, Drs H Soermarjono dengan legislatif telah melakukan penandatanganan persetujuan bersama kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS-P) tahun anggaran 2021. Senin (20/09/21).

APBD Perubahan 2021 diproyeksikan naik dari semula 1 Triliun 400 miliar lebih menjadi 1 Triliun 495 miliar atau mengalami kenaikan Rp77 miliar. Namun, dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah melalui Wabup PALI, Drs H Soemarjono, nampaknya Kabupaten PALI masih dibayangi hutang kepada pihak ketiga alias tunda bayar sejumlah kegiatan.

"Seperti yang disampaikan Banggar DPRD PALI tadi, yang meminta pada APBD Perubahan nanti diharapkan bisa membayar hutang kepada pihak ketiga. Dengan kondisi keuangan seperti saat ini kita telah berupaya mencarikan solusi pendapatan lainnya, seperti mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ini ibarat memegang kepala, ekor dilepas," kata Wabup PALI.

"Seperti beberapa kewenangan yang dilimpah kepada kita mulai dilepas. Misal perihal pertambangan dan perkebunan, dan objek pajak lainnya. Di sisi lain pusat mendorong peningkatan PAD. Kemarin ada masukan dari pak Irwan ST jika ada 64 Km jalan yang dipakai PT Servo. Itu telah kita kejar, ternyata lahan itu sudah disertifikasi. Nanti kita telusuri PHATB dari mana," ulas Wabup PALI detail.

Baca Juga: Ini Mah Putri Spiderman: Anak Perempuan yang Bisa Memanjat Dinding Rumah Tanpa Bantuan Apa Pun!

Laporan Banggar DPRD PALI

Laporan hasil dari badan anggaran DPRD PALI terhadap kebijakan anggaran perubahaan sementara yang dibacakan, Eka puryadi memberikan beberapa catatan.

Memperhatikan APBD 2021, dimana adanya pandemi Covid-9, meningkatnya kemiskinan, pengangguran, serta menurunnya permintaan pasar terhadap produk pertanian. Badan anggaran memaklumi pemerintah menyesuaikan anggaran dengan keadaan yang dialami dengan melakuka pergeseran-pergeseran dalam suatu OPD.

Banggar meminta, kedepan pemerintah bisa menambah potensi-potensi PAD, serta upaya peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Mengoptmalkan galian C, penerbiat NPWP, mempungsikan pasar-pasar yang telah selesai dibangun dan pajak retribusi lainnya.

Baca Juga: Dilihat dari Laporan Bank Indonesia, Permintaan Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat Bulan Ini

Banggar DPRD juga meminta perekrutan PNS yang layak. Agar OPD yg berhubungan dengan pendapatan daerah dapat bertanggungjawab. Tidak ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Perihal anggaran dana hibah agar proporsi anggaran besipat adil dan sesuai peraturan dan perundang-undangan.*

Apabila artikel ini menarik, mohon bantuannya untuk menshare kepada teman-teman Anda, terima kasih.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gunung Semeru Erupsi, Ini Sejarah Panjang Letusannya

Sabtu, 4 Desember 2021 | 21:46 WIB

Status Gunung Semeru Level II, Ini Rekomendasi BPNB

Sabtu, 4 Desember 2021 | 21:13 WIB

Ganjar: Stop Berhenti di Situ, Jangan Diteruskan!

Kamis, 2 Desember 2021 | 14:02 WIB
X