• Senin, 18 Oktober 2021

Kawal Revisi SPS, KPID Jawa Barat: Pernikahan Selebritas Bukan Konten Kebudayaan, Itu Konten Privat!

- Selasa, 14 September 2021 | 16:52 WIB
KPID Jabar adakan FGD  di Ruang Oemi Abdurrachman,  Unpad (jabarprov.go.id)
KPID Jabar adakan FGD di Ruang Oemi Abdurrachman, Unpad (jabarprov.go.id)

Bandung, Klikanggaran.com-- Salah satu pasal krusial dalam Standar Program Siaran adalah Pasal 50. Pasal tersebut mengatur tentang konten kebudayaan. KPID Jawa Barat menilai pasal tersebut krusial sebab sering pasal tersebut dijadikan modus untuk melindungi konten-konten yang berisi kepentingan pribadi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS).

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, mengatakan hal itu dalam FGD yang diselenggarakan di Ruang Oemi Abdurrachman, Fikom Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (13/09/2021).

Kata Adi, KPID Jawa Barat tidak mau kecolongan sebab jika hal itu terjadi akan merugikan masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga: Kabar Duka, Unsoed Berkabung, Mantan Rektor Dua Periode itu Tutup Usia.

"Kami akan ikuti semua prosesnya, dan kawal sampai nanti disahkan. Mohon doa dan dukungannya,” ucap Adi.

KPID Jawa Barat ingin memastikan jika konten kebudayaan mendapatkan ruang yang terhormat di lembaga penyiaran, dan tidak dijadikan modus untuk melindungi konten-konten berisi kepentingan pribadi.

Adi menolak jika siaran pernikahan selebritas yang berdurasi berjam-jam di televisi itu dikategorikan sebagai konten kebudayaan.

Tayangan pernikahan selebritas itu tetap konten privat yang tidak memiliki kepentingan bagi publik yang signifikan, tegas Adi.

Baca Juga: Terlibat Kasus Narkoba dan Desersi, Satu Anggota Polresta Palembang Dipecat Tidak Hormat dari Kepolisian

Melansir jabarpro.go.id, Akademisi Penyiaran dari Unpad Dian Wardiana Syuchro berpendapat, jika P3SPS merupakan aturan main yang harus ditaati oleh lembaga penyiaran, sehingga revisi dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan dinamika dan teknologi penyiaran.

“Revisi terakhir kan sudah 10 tahun yang lalu. Kondisi penyiaran sekarang banyak berubah. P3SPS itu adalah code of conduct dan code of ethics yang perlu terus diperbaharui, sehingga tetap relevan,” ujarnya.

Sementara Nusyawal, mantan komisioner KPID Jawa Barat yang juga aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menitipkan lebih dari seratus catatan revisi kepada KPID Jawa Barat. Hal tersebut menurutnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada KPID Jawa Barat.

Baca Juga: Sebut Jokowi Layak Dipenjara, Rizal Ramli Beri Klarifikasi

“Ada banyak catatan yang saya titipkan. Trust adalah kunci bagi saya ketika menitipkan ini. Saya yakin KPID Jawa Barat akan memperjuangkan. Ingat bahwa konstituen KPID Jawa Barat adalah warga Jawa Barat,” tegas Nusyawal.

Selain diikuti oleh semua komisioner KPID Jawa Barat, FGD ini dihadiri oleh tokoh dan stakeholder penyiaran Jawa Barat seperti Dadang Rahmat Hidayat, Eni Maryani, Dian Wardiana, Herlina Agustin, Pandan Yudha Pramesti, Nusyawal, Zen Al-Faqih, ATVLI, ATSDI, PRSSNI, dan Bidang IKP Dinas Kominfo Jawa Barat.

Selanjutnya, hasil FGD yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Barat ini akan dibawa ke forum-forum KPI Pusat sebelum akhirnya diputuskan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Se-Indonesia yang diagendakan pada bulan Oktober ini. (prn)*

Apabila artikel ini menarik, mohon dishare kepada yang lainnya, terima kasih.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: jabarprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X