• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (1/8/2017) - Pemerintah Provinsi Sumsel (Sumatera Selatan) yang dipimpin oleh Gubernur Alex Noerdin memiliki 15 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Berdasarkan jenisnya, terdapat BUMD yang berorientasi bisnis dan BUMD yang sifatnya memberikan layanan publik (public services).

Tetapi, visi dan misi pemerintah daerah yang dipimpin oleh Alex Noerdin dalam pembentukan BUMD tidak begitu jelas. Seringkali tujuan pendirian BUMD yang ditetapkan, untuk melayani publik dan sekaligus juga untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam kenyataannya, sangat sulit bagi BUMD Sumsel untuk maju dan menjalankan dua fungsi sekaligus secara bersamaan. Satu melayani rakyat secara gratis dan yang satu lagi disuruh untuk mencari keuntungan agar bisa meningkatkan PAD. Belum lagi persoalan-persoalan yang muncul, seperti jika ada BUMD yang sudah merugi terus atau tidak beroperasi, masih tetap dipertahankan dan Pemda tidak berani mengambil keputusan dan memproses pembubaran.

Kemudian, yang membuat perusahaan BUMD Sumsel sama sekali tidak bisa maju adalah rekrutmen dewan komisaris, badan pengawas, direksi, dan karyawan BUMD. Mereka semua tidak melalui proses terbuka dan transparan. Ini bisa saja diartikan, pada pengangkatan atau rekrutmen dewan komisaris, badan pengawas, dan direksi diduga banyak titipan. Atau, dipengaruhi oleh intervensi politik negatif dari pejabat Pemda, baik eksekutif maupun legislatif.

Sehingga, BUMD tampak menjadi tempat penampungan PNS, Pensiunan PNS, ataupun orang-orang yang terkait dengan pejabat tertentu. Dari sini muncul pendapat publik, kalaupun ada orang Sumsel yang mempunyai kapasitas untuk jadi direktur, tapi tidak punya koneksi dengan pejabat terkait, maka jangan berharap bisa masuk jadi pejabat BUMD Sumsel.

Sebab pengangakatan pejabat BUMD tidak berdasarkan kapasitas seseorang, melainkan lebih kepada kedekatan atau KKN dengan seorang pejabat. Maka, hal itu akan berdampak kepada BUMD itu sendiri. Dimana BUMD tidak dikelola secara profesional dan bersaing secara kompeten dan sehat.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...