• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (14-07-2018) - Terbukanya secara luas di publik Sumatera Selatan tentang sengketa “Kasus Satu Pondok Ada Dua Cinta” terkait kepemilikan lahan asrama haji Palembang Provinsi Sumatera Selatan, semakin hari nampaknya semakin menarik untuk diamati. Khususnya dalam hubungan kerja antara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar, dengan Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin.

Seharusnya keduanya saling mendukung pelaksanaan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, bukannya saling jebak dan menyelesaikan masalah secara serampangan.

Terbitnya secara resmi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/2602/BPKAD/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang mengakui bahwa lahan asrama haji itu milik TNI AU, dan mengajukan permohonan hibah kepada Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, dinilai publik merupakan surat paling ”ceroboh”, terkesan main-main, dan sangat mal-administrasi. Diketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Alex Noerdin di akhir masa jabatannya.

Kenapa dikatakan ceroboh dan terkesan main-main? Karena lahan tersebut sudah diketahui secara jelas oleh Nasrun Umar, adalah asset Pemprov Sumsel sejak tahun 2012. Hanya karena para Perwira Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melarang pembangunan Hotel Syariah Swarna Dwipa oleh PT Pembangunan Dwipaka yang merupakan lahan TNI-AU, maka dengan entengnya terbit surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/2602/BPKAD/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang mengakui bahwa itu memang lahan TNI AU dan mengajukan permohonan hibah.

Pertanyaan mendasar di benak masyarakat Sumatera Selatan adalah, atas dasar apa lahan yang dijadikan objek proses lelang yang akhirnya dimenangkan oleh PT. Prambanan Dwipaka? Tentu dapat ditebak, atas dasar klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan lahan itu adalah asset yang sudah teregister di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, sangat wajar apabila saat ini kasus lahan asrama haji secara cepat bergulir ke ranah hukum yang ditangani oleh Kejaksaaan Agung dengan terbitnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-35/F.2/Fd.1/04/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Warih Sadono Selaku Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung. Sebab hal ini terkait erat dengan objek vital pertahanan negara, khususnya di bidang pertahanan udara yang belum pernah diperjualbelikan, disertifikatkan, dan dihibahkan.

Bukti bahwa Nasrun Umar sangat mengetahui bahwa lahan asrama haji itu adalah asset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat terdeteksi dari Berita Acara (BA) Serah Terima Dokumen Asli Kepemilikan Tanah Milik Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/BA/VII/2018 tanggal 1 Februari 2018. Dalam Berita Acara tersebut telah terjadi penyerahan dokumen ASLI sertifikat lahan asrama haji dari Muhammad Zaki Aslam selaku Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Akhmad Mukhlis selaku Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dan, diketahui oleh Nasrun Umar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikat Lahan Asrama Haji yang ASLI saat ini berada di tangan Akhmad Mukhlis atas sepengetahuan Nasrun Umar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6 (enam) Dokumen ASLI itu antara lain atas nama Fatma Razimona Ramli Hasan Basri dan Dra. Hj. Kencanawati Hasan Zen.

Demikian dijelaskan oleh Ir Amrizal Aroni M.Si, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Sumatera Bagian Selatan pada Klikanggaran.com, Sabtu (14/07) yang saat ini kembali beraktivitas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...