• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-03-2018) - "Sepertinya ada modus baru dalam berbisnis di Indonesia yang dipraktekkanoleh Samin Tan, Bos Borneo Lumbung Energi Metal Tbk. Pinjam uang dibayar dengan perkara PKPU di Pengadilan, utang pajak kepada Negara dibayar dengan gugatan ke PTUN atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh Kantor Pajak Setia Budi Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 00147 M/WPJ.04/ KP.1203/2011 tertanggal 14 September 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Pembetulan KEP-00144M /WPj.04/KP.12.3/2011 oleh Penetapan nomor 219/G/2011/PTUN Jakarta Tanggal 3 Januari 2012 PTUN Jakarta. Begitu juga dalam membeli bahan bakar untuk kebutuhan tambangnya sekitar USD 40 juta dari PT Patra Niaga Pertamina, juga dibayar dengan menggugatnya PKPU ke Pangadilan sesuai nomor AYMP/101-605-606/16/III/171 tanggal 31 Maret 2016," tutur Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), mengawali keprihatinannya atas kondisi yang sedang diamatinya saat ini.

"Bahkan, terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 3174 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Yaitu atas kesalahan PT AKT telah menggunakan cadangan batubara dalam bumi sebagai obyek jaminan kepada Stanchard Bank  telah pula bisa dilawan oleh PT AKT lewat putusan Provisi PTUN Jakarta sesuai Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta nomor 240/G/2017/PTUN Jakarta tanggal 13 Desember 2017 dipimpin Ketua Majelis Hakim Romi Erry Saputro, S.H., M.H., sehingga Keputusan Menteri ESDM sementara menjadi beku dan belum berlaku," kata Pengamat Migas ini pada Klikanggaran.com, Selasa (13/03/2018).

Menurut hitungan kasar seorang teman, lanjutnya, mungkin total kewajiban usaha Samin Tan dengan group Borneonya kepada para pihak lain dengan modus "hutang lalu kemplang lewat aksi di pengadilan" itu sudah mencapai sekitar Rp 25 triliun.

"Menurut teman saya, semua kewajiban utang yangg dibuatnya dengan sengaja itu tak perlu dibayar kepada Pemerintah dan Kreditur lain. Cukup Samin Tan bayar pengacara yang lebih kenal hakim  daripada kenal hukum?" cetusnya.

Pengamat yang sudah menguasai peta dunia energi dan gas ini mengingatkan, bahwa sudah menjadi rahasia umum, ada banyak pengacara yang bermain di wilayah hukum hitam itu. Bahkan, ada yang sudah kesohor dan malang melintang.

"Dari dulu Majalah Tempo menyebut kaum ini dengan 'Pengacara Hitam'," tandasnya.

Berangkat dari pemaparannya di atas, tidak salah jika kemudian Yusri Usman mengatakan, seharusnya kepolisian dan aparat hukum lainnya jeli melihat sepak terjang Samin Tan dengan Group Borneonya itu. Karena sepertinya kemplang kewajiban lewat berperkara di pengadilan itu menurutnya sudah menjadi "pekerjaan" atau mata pencaharian/ beroeps-nya.

Padahal jelas sekali, praktek bisnis yang demikian dilarang oleh pasal 379 a KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dihukum selama-lamanya empat tahun.

"Tindak pidana ini bukan delik aduan, jadi harusnya penegak hukum mengusut langsung, tanpa menunggu aduan pihak yang dirugikan. Suatu perusahaan itu kan, berbuat melalui orang. Nah, orang-orang ini termasuk orang pengendali harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Pihak yang terlibat atau membantu harus ikut dijerat dengan pasal penyertaan atau pembantuan," tegasnya.

Menurutnya, penegak hukum harusnya melihat dan menyelidiki juga, apakah modus itu termasuk Penipuan menurut pasal 372 KHUP. Harus juga ditelusuri apakah hasil permainan kemplang hutang itu disamarkan dengan modus pencucian uang?

"Quemadmoeum gladis nemeinum occidit, occidentis telum est - A sword is never a killer, it's a tool in the killer's hands.(Seneca). Sebuah pedang tidak pernah menjadi sebuah pembunuh, pedang adalah alat yang ada di tangan pembunuh," tutup Yusri Usman dengan mengingatkan kembali sebuah quotes, untuk ditelaah bersama.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...