• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (19-05-2018) - Dari informasi Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, dua orang Buruh Migran Indonesia (BMI) bernama Mujiyem dan Sri asal Banyuwangi menjadi korban penempatan yang tidak prosedur, lantaran diketahui diberangkatkan oleh jaringan mafia. Beruntung pada tanggal 17 Mei 2018 kemarin, Mujiyem dan Sri dipulangkan dari Malaysia.

Menurut Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, Muhammad Koim, keduanya merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Karena jika dilihat dari unsur cara, proses, dan exploitasinya sudah terpenuhi. Namun, dilihat dari unsur cara, ada informasi penipuan. Di mana kedua korban dijanjikan ke Hongkong, akan tetapi malah ke Sabah Malaysia. Selain itu, yang lebih parah, si pelaku juga menjerat keduanya dengan utang sebesar Rp5.000.000, jika mengundurkan diri harus dibayar berlipat-lipat.

"Beruntung keduanya telah dijemput pulang oleh Pos Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Banyuwangi, kemudian diserahkan kepada keluarga melalui Pemerintah Desa Tampo," kata Muhammada Koim di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia Jalan Pengadegan Utara I No 1 A Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (18/05).

Muhammad Koim menambahkan bahwa dilihat dari prosesnya, kedua BMI ini ditampung kemudian dipindahkan dan dikirim ke Sabah Malaysia. Sementara itu unsur eksploitasinya adalah kerja paksa dalam waktu panjang dan gaji yang kecil.

Adanya kejadian ini, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, membuka suara. Menurutnya ini emperlihatkan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kurang maksimal, seperti yang disebut dalam pasal 95 ayat 1 UU No. 39/2004. Di mana negara melalui BNP2TKI wajib memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, lanjut Jajang, hal ini perlu upaya maksimal dan koordinasi yang baik antara BNP2TKI dengan banyak pihak. Seperti kepolisian, transmigrasi, dan stakeholder lainnya, agar tidak ada lagi korban dari para mafia TKI atau BMI.

"Kita berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi jajaran pejabat BNP2TKI, karena mereka sudah jelas-jelas kecolongan. Jika hal ini terus dibiarkan, para pekerja kita yang mengadu nasib di luar negeri bisa terancam, karena lemahnya fungsi BNP2TKI," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...