• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (22-09-2018) - Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga, Habiburokhman, S.H., M.H., menyatakan bahwa potensi terjadinya abuse of power penyelenggara negara sama bahayanya dengan potensi hoax.

Menurutnya, kedua hal tersebut sama-sama bisa menurunkan kualitas demokrasi pada Pemilu kali ini.

"Kami menyayangkan ada kepala daerah yang terang-terangan menyatakan dukungan pada Jokowi saat berpakaian dinas, pada acara resmi kenegaraan dan di instansi pemerintahan yaitu Istana Kepresidenan," ujar Habiburokhman.

Jika tidak diberikan teguran, Habiburokhman khawatir kepala daerah tersebut bisa menyalahgunakan kekuasaan demi pemenangan Jokowi di daerahnya.

"Sebab dia terkesan tidak bisa menempatkan diri, di mana sebagai kepala daerah dan di mana saat sebagai anggota tim pemenangan Jokowi," katanya.

Seharusnya semua pihak sadar, lanjut Habiburokhman, jika ketidaknetralan pejabat negara ada konsekwensi pidananya, sebagaimana diatur dalam pasal 282 juncto 547 UU Pemilu.

"Kami berharap Pak Jokowi sebagai Presiden aktif (petahana) bisa mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak menyalahgunakan jabatan demi pemenangan Pilpres 2019. Saat ini seluruh tindak-tanduk kita dipantau oleh rakyat, ayo bertarung secara fakir," tutupnya.

Subcategories

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...