• Jumat, 21 Januari 2022

Tak Transparan Pembelian Lahan, Pemprov DKI Berindikasi Lakukan Mark Up

- Minggu, 24 Januari 2021 | 13:41 WIB
images (52)
images (52)


Jakarta,Klikanggaran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dinilai tidak transparan terkait penggunaan anggaran pembelian lahan. Hal ini diduga karena ada permainan bisnis.


"Bila Pemda DKI Jakarta sembunyi-sembunyi dalam pengadaan lahan, apalagi anggota Dewan DKI tidak mengetahui, ini sudah indikasi ada ke arah dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan tersebut," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Januari 2021.


Dia mengindikasi peran calo lantaran pembelian lahan cenderung tertutup. Apalagi, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga tak berkomentar.


"Memang sangat aneh iya, era Anies pengadaan lahan tertutup dan TGUPP diam saja," ujar dia.


Uchok menilai tak ada tanggapan dari Anies meski legislatif sudah memprotes menandakan pengadaan lahan hanya bisnis. "Karena Gubernur DKI diam saja sih, menganggap biasa-biasa saja, untuk jaga citra sendiri," tutur dia.


Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana, menilai Pemprov DKI Jakarta tak transparan terkait permakaman korban covid-19. Padahal, DKI sudah krisis lahan.


"Saat Pemprov DKI minta anggaran Rp219 miliar di rapat-rapat DPRD, mereka tidak pernah terbuka mengenai lokasi lahan makam yang akan dibeli," kata Justin dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Januari 2021.


Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan ada lahan yang sudah dibayar Pemprov DKI sebesar Rp185 miliar. Namun, lahan belum digunakan.


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Virus Varian Omicron Melonjak, Apa Kata Luhut?

Senin, 17 Januari 2022 | 14:34 WIB
X