• Selasa, 25 Januari 2022

Diskusi Publik LBH: Adakah Hak Berkota Warga Sudah Dijamin?

- Sabtu, 11 Februari 2017 | 03:12 WIB
images_berita_Jan17_IMG_20170211_091437
images_berita_Jan17_IMG_20170211_091437

Jakarta, Klikanggaran.com (11/2/2017) – LBH Jakarta selenggarakan diskusi publik dengan tema “Memaknai Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Menjamin Hak-Hak Warga Kota" di Gedung YLBHI - LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017 ).

Acara yang digalang oleh panitia bersama Ciliwung Merdeka, YLBHI, LBH Jakarta, RUJAK, dan KNTI ini sebagai bagian dari perjuangan warga dalam menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab atas ruang hidup bersama dalam kehidupan kota.

Adapun hasil kesimpulan diskusi publik tersebut adalah sebagai berikut:

Stigma tanah negara, warga liar, selalu menyertai kasus-kasus penggusuran.

Reklamasi bertentangan dengan asas keadilan karena hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis.

Dalam reklamasi tidak ada partisipasi khususnya para nelayan di teluk Jakarta.

Reklamasi bertentangan dengan UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; melanggar asas profesionalitas; ketelitian, kecermatan, kepastian hukum.

Reklamasi bukan untuk kepentingan umum karena hanya memperhatikan kepentingan pengembang.

Pesisir Jakarta mengalami krisis ekologi sosial.

17.000 nelayan akan mengalami krisis ekologi sosial akibat dari reklamasi.

Reklamasi dan NICD merupakan program prokapital.

Bila reklamasi dilaksanakan akan berdampak pada krisis pangan produk-produk laut.

Tanah yang sudah dikuasai oleh penduduk lebih dari 20 tahun maka tanah itu menjadi tanah milik masyarakat.

Pada masa pemerintahan saat ini ditinjau dari kasus-kasus reklamasi, Bukit Duri, dan Bidaracina, adanya pengabaian peraturan perundang-undangan dan pengadilan.

Pemerintah Daerah mengabaikan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 yaitu menegakkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Pengabaian asas partispasi warga merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi NKRI 1945.

Selama ini pemerintahan dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penataan kota-kota di beberapa wilayah Jakarta dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip good governance yaitu: asas legalitas; perlindungan hak-hak asasi warga; asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Minimnya pengembangan sosial dan ekonomi warga miskin di Jakarta.

Penerapan tanah negara untuk melakukan penggusuran merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penguasaan tanah-tanah oleh negara harus dilakukan sebesar-besarnya kemakmuran warga Jakarta.

Tanah tidak bersertifikat bukan tanah negara yang bisa digusur paksa.

Pengabaian perintah pengadilan dan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi NKRI 1945.

Kebijakan dibuat oleh pemerintah tanpa dilakukan penelitian atau kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak berpihak kepada warganya. Pemerintah harus membuat kebijakan berbasis pada penelitian.

Thesis yang dikatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai rumah susun saat ini akan memperbaiki kondisi warga miskin kota? Dari hasil penelitian IDEAS: warga yang dipindah ke rumah susun sewa mengalami ekslusi sosial, terisolasi secara sosial dari pusat Kota Jakarta, dari sumber-sumber ekonomi, penambahan biaya-biaya kehidupan, peningkatan pengeluaran biaya listrik, air, dan transport, beban hidup semakin tinggi.

Diposting oleh Jaya Suprana

Diteruskan oleh Yusri Usman

#StopPenggusuran #TanahNegaraTanahRakyat #KekayaanNegaraMilikRakyat #StopReklamasi #PantaiLautMilikRakyat

 

Halaman:
1
2
3
4

Editor: Kit Rose

Terkini

X