• Selasa, 25 Januari 2022

Diskusi Publik LBH: Adakah Hak Berkota Warga Sudah Dijamin?

- Sabtu, 11 Februari 2017 | 03:12 WIB
images_berita_Jan17_IMG_20170211_091437
images_berita_Jan17_IMG_20170211_091437

Penerapan tanah negara untuk melakukan penggusuran merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penguasaan tanah-tanah oleh negara harus dilakukan sebesar-besarnya kemakmuran warga Jakarta.

Tanah tidak bersertifikat bukan tanah negara yang bisa digusur paksa.

Pengabaian perintah pengadilan dan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi NKRI 1945.

Kebijakan dibuat oleh pemerintah tanpa dilakukan penelitian atau kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak berpihak kepada warganya. Pemerintah harus membuat kebijakan berbasis pada penelitian.

Thesis yang dikatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai rumah susun saat ini akan memperbaiki kondisi warga miskin kota? Dari hasil penelitian IDEAS: warga yang dipindah ke rumah susun sewa mengalami ekslusi sosial, terisolasi secara sosial dari pusat Kota Jakarta, dari sumber-sumber ekonomi, penambahan biaya-biaya kehidupan, peningkatan pengeluaran biaya listrik, air, dan transport, beban hidup semakin tinggi.

Diposting oleh Jaya Suprana

Diteruskan oleh Yusri Usman

#StopPenggusuran #TanahNegaraTanahRakyat #KekayaanNegaraMilikRakyat #StopReklamasi #PantaiLautMilikRakyat

 

Halaman:

Editor: Kit Rose

Terkini

X