• Minggu, 28 November 2021

Penyelewengan APBD Lampung, Aris Bidang Kesos PB PMII : Perlu Ditindak Tegas

- Minggu, 4 Juli 2021 | 00:59 WIB
WhatsApp Image 2021-07-03 at 22.50.01
WhatsApp Image 2021-07-03 at 22.50.01


Lampung, www.klikanggaran.com - Baru-baru ini terkuak di publik beredarnya anggaran belanja makan minum untuk pejabat Pemprov Lampung sebesar Rp 75 Miliar periode pada APBD 2020, sehingga kondisi tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya hadir dari Wasekjend Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Bidang Kesejahteraan dan Sosial periode 2021-2024 Aris Tama.


“Uang rakyat yang dipakai untuk makan minum Pemprov Lampung melalui Gubernur Arinal mencapai Rp 75 miliar dalam setahun itu benar-benar pemborosan dan kurang masuk akal, maka perlu ditindak tegas." ucap Aris Tama Wasekjend PB PMII.


Lebih lanjut, "Bagaimana mau menyejahterkan rakyat dan mewujudkan Lampung berjaya kalau pemborosan seperti ini tidak di tindak tegas, hal ini mesti disikapi secara serius."


Aris Tama yang juga Putra Daerah Lampung ini meminta agar DPRD Provinsi Lampung jangan hanya bisanya menggelar RDP kemudian menjadi bahan catatan sementara langkah dan strtaeginya tidak konkret, sebab hal tersebut harus mendapatkan pertanggungjawabannya.


"DPRD Lampung jangan cuma RDP aja, lalu buat catatan dan jadi rekomendasi tapi langkahnya tidak konkret. Kalo ada yang di rasa janggal maka minta audit kepada BPK atau lembaga independen lainnya. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara formal. Karena semua anggaran yang di gunakan itu adalah uang rakyat. Harus di gunakan sebenar benarnya untuk kepentingan rakyat."


Pemanfaatan anggaran yang tidak produktif dan terkesan foya-foya serta mendominasi belanja APBD dengan nilai yang cukup fantastis luar biasa, seperti belanja makan minum yang mencapai Rp 75 miliar,” kata Juru Bicara Pansus LKPj Made Suarjaya, .


Aris melihat ada ketimpangan seperti ini belanja jasa yang tidak produktif atau terbilang foya-foya sebesar Rp 14,3 Miliar, biaya cetak Rp 34 Miliar, jasa publikasi Rp 24 Miliar, belanja surat kabar atau majalah Rp 3,2 Miliar, belanja tas Rp 1,2 Miliar, souvenir Rp 2.57 Miliar, belanja ATK Rp 28,6 Miliar, belanja dokumentasi Rp 1,267 Miliar.


"Sederhananya APBD itu disusun berdasarkan realisasi pendapatan. Baru belanja menyesuaikan. Sudah jelas-jelas pendapatan turun kok belanja makan minum dan ATK serta bahan bacaan malah boros, tidak di lakukan efisiensi. Dan di analisa dengan serius oleh rakyat." tegas Aris Tama.


Editor: Robiatul Adawiyah

Terkini

Miris! Adik Kakak Bergantian Sepatu di Sekolah

Rabu, 24 November 2021 | 21:12 WIB
X