PLN Beri Hadiah USD45 Juta Kepada MCTN Demi Pembangkit Listrik Blok Rokan?

- Rabu, 21 Juli 2021 | 15:53 WIB
images (16)
images (16)

Sayangnya, temuan LHP BPK RI tahun 2006 itu tidak ditindak lanjuti oleh kepala BP Migas dan semua penegak hukum saat itu hingga saat BP Migas berubah menjadi SKK Migas setelah putusan Makamah Konstitusi pada13 November 2012, dan juga tidak ditindak lanjuti oleh SKK Migas.


Celakanya lagi, menurut Sekretaris SKK Migas Ir Yunus Taslim pada kami ( 25 /04/2021) bahwa temuan BPK itu telah dihapus oleh pejabat BPK pada tahun 2014, dengan alasan pertimbangan demi kepentingan kepastian operasi dan produksi.


Akan tetapi, ketika kami mintakan konfirmasi kepada Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna pada 26 April 2021 melalui surat elektronik, apakah informasi dari pejabat SKK Migas itu benar?, jika benar apa landasan hukumnya ?, karena fakta tidak bisa dihapus oleh lembaga apapun di negeri ini, kecuali diproses secara hukum ke pengadilan untuk kepastiannya,  Ketua BPK tidak menjawab apapun, meskipun WA kami sudah dibaca dengan tanda tercontreng dua warna biru.


Bukankah temuan BPK tahun 2006 itu sangat mengagumkan dan patut di apresisasi oleh semua pihak yang mencintai Negeri ini, bahwa sejak proses pembuatannya ESA itu sudah melanggar KEPRES nomor 16 tahun 1994 dan Buku Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 077 Tahun 2000 Bab II Butir A1, yakni harus dengan mekanisme tender, bukan dengan penunjukan langsung kepada MCTN yang terafiliasi dengan PT CPI sendiri, sehingga terjadi related party transaction atau praktek transfer pricing.


Krusialnya, sampai akhir pemeriksaan, 2 Maret 2006, Tim BPK belum mendapat hasil analisa atau perhitungan yang mendasari keputusan PT CPI untuk tindak membangun sendiri pembangkitnya, tetapi melalui PT MCTN.


Menanti Sikap Penegak Hukum


Dari temuan temuan yang ada terutama oleh BPK itu, jelas dan terang benderang bahwa ESA antara PT CPI dengan MCTN sarat perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara menurut LHP BPK RI tahun 2006, sehingga sangat mengindikasikan adanya kemungkinan tindak pidana korupsi baik bagi pihak yang membuat ESA maupun yang melanjutkan isinya.


Tindak pidana korupsi bukan delik aduan, sehingga tanpa dilaporkan pun, seharusnya penegak hukum berlomba lomba menelisiknya sebegitu adanya LHP BPK 2006  itu.


Pertanyaan penutup adalah, mengapa penegak hukum diam saja?. Cum tacent, Patria clamant....Saat anda diam, Tanah Air berteriak!


Oleh: Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

FKDT Cilacap Menjelang Muscab

Jumat, 27 Januari 2023 | 07:12 WIB

Shakira dan Twingo

Senin, 16 Januari 2023 | 20:24 WIB

Arloji dan Tukang Service

Sabtu, 14 Januari 2023 | 20:03 WIB

Mixue dan Bimbel

Senin, 2 Januari 2023 | 19:18 WIB
X